BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri dan Sulsel, Perkuat Partisipasi dan Sinergi

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) memperluas pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ( SE2026) di berbagai daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan.

Setelah menggelar pencanangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sumatera Utara (Sumut), BPS kembali melaksanakan kegiatan serupa di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/6/2026).

Pencanangan yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang, Kepri, itu dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Misni.

Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, pimpinan instansi vertikal, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas SE2026.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh di Atas 7 Persen, Kepri Jadi Permata Biru Sensus Ekonomi 2026

Kegiatan pencanangan BPS menandai dimulainya pendataan lapangan SE2026 yang dilakukan secara door-to-door selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Amalia mengapresiasi komitmen gubernur, bupati, dan wali kota di Kepri dalam mendukung pelaksanaan SE2026. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui penerbitan surat edaran (SE).

“ Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepri) di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Amalia menyampaikan, Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan I-2026. Capaian itu menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Baca juga: Ekonomi Kepri Tumbuh di Atas 7 Persen, BPS Pilih Jadi Lokasi Pencanangan Sensus 2026

Oleh karena itu, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam SE2026 melalui pesan TIR, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan memastikan rahasia data responden tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar bekerja secara profesional, memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan, dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis di Provinsi Kepri.

Baca juga: SE2026 dan DTSEN Jadi Fondasi Peta Ekonomi-Sosial Baru

“Bagi kami di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, sensus ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kami untuk menentukan kebijakan ke depan terkait pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepri,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026. 

Ia turut mengajak tokoh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus tersebut.

SE2026 merupakan program strategis untuk merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam 10 tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Baca juga: SE2026 Petakan Kesenjangan Transformasi Digital di Dunia Usaha

Melalui SE2026, potensi dan dinamika ekonomi di berbagai daerah akan terukur secara lebih komprehensif. 

Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing. 

Pencanangan SE2026 di Sulsel

Dok. BPS Pencanangan SE2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).

Sebelumnya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga menghadiri pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, anggota Komisi A DPRD Sulsel Kamaruddin, serta Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini.

Hadir pula jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulsel, serta Kepala BPS Provinsi Sulsel dan jajaran Kepala BPS kabupaten/kota se-Sulsel.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel atas dukungan yang telah diberikan kepada BPS dalam pelaksanaan SE2026. Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah bapak dan ibu,” kata Amalia.

Baca juga: Gubernur Sulsel Bagi-bagi Uang Tunai ke Jamaah Haji Beruntung saat Penyambutan di Makassar

Ia menjelaskan bahwa Sulsel memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54 persen.

Pada triwulan I 2026, Sulsel juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6 persen.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi di daerah sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurut Amalia, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Baca juga: Integrasi SE2026 dan DTSEN Perkuat Fondasi Data Sosial Ekonomi Nasional

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan apresiasi kepada BPS. Ia juga mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” tutur Andi.