Sensus Ekonomi 2026 Jadi Basis Pemetaan UMKM Nasional

KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik ( BPS) RI akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ( SE2026) untuk memetakan kondisi riil seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha mikro kecil menengah ( UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) Ahli Muda BPS Kunti Puspitasari menegaskan bahwa UMKM merupakan lokomotif utama yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. 

“Secara kuantitas, UMKM merupakan mayoritas dari seluruh unit usaha yang beroperasi di Tanah Air. Keberadaan UMKM menyerap tenaga kerja menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga,” ujar Kunti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/12/2025).

Namun, ia menjelaskan bahwa besarnya kontribusi UMKM tidak selalu sejalan dengan ketahanan usaha.

Baca juga: UMKM Sulit Tumbuh, Maman: Barang Impor Luar Biasa Mengerikan

Menurut Kunti, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perizinan, keterbatasan akses permodalan, kesulitan pemasaran, hingga rendahnya literasi digital dan keuangan.

Meskipun memiliki keterbatasan, Kunti menilai UMKM memiliki daya tahan dan ketangguhan yang kuat. Terbukti, sektor ini tetap bertahan dalam berbagai situasi, termasuk ketika perekonomian mengalami gejolak.

Melalui sensus ekonomi, BPS akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur, kondisi, dan kinerja seluruh usaha, termasuk usaha mikro yang kerap luput dari pendataan, seperti pedagang kaki lima, warung kelontong skala kecil, dan usaha rumahan nonformal.

“SE2026 akan fokus menjangkau usaha mikro yang keberadaannya kerap tersembunyi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus keunggulan SE2026 dari sisi cakupan,” ungkap Kunti.

Baca juga: Menteri Hukum: Pemerintah Usul Usaha Mikro-Kecil Tak Dikenakan Royalti Musik

Dalam pelaksanaannya, SE2026 akan merekam sejumlah data penting yang mencakup skala dan karakteristik usaha, akses digital dan keuangan, serta indikator lainnya. Pendataan ini juga akan menangkap karakteristik UMKM yang tangguh dan berpeluang naik kelas, serta usaha yang berada dalam kondisi rentan.

Dengan data yang akurat dari SE2026, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah. Contohnya, program pemberdayaan UMKM dan bantuan modal yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Hasil SE2026 memungkinkan bantuan diberikan secara tepat sasaran, sehingga UMKM yang tangguh dapat semakin berkembang, sementara usaha yang rentan bisa dibantu untuk bertahan,” jelas Kunti.

Dengan pemetaan yang presisi, pemerintah dapat menemukan dan melindungi yang rentan, sekaligus menguatkan yang tangguh, demi mewujudkan UMKM Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global.

Baca juga: Mendag: Transaksi “UMKM BISA Ekspor” Tembus 134,4 Juta Dollar AS

Lebih lanjut, hasil SE2026 akan menjadi basis data tunggal yang berharga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyusun program pelatihan digital, hingga merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM.

Bagi pelaku usaha, hasil SE2026 dapat digunakan untuk memetakan potensi pasar dan rantai pasok. Sementara itu, bagi lembaga keuangan atau perusahaan besar, data SE2026 berguna untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM.

“SE2026 bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia,” tegas Kunti.

Baca juga: SE2026 Akan Potret Ekonomi Kreatif, Peran Generasi Muda Jadi Sorotan

Oleh karena itu, BPS mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun UMKM, untuk berpartisipasi aktif dalam SE2026 dengan memberikan jawaban yang benar dan lengkap. Hal ini agar data yang dihasilkan akurat serta dapat dimanfaatkan secara optimal.