Integrasi SE2026 dan DTSEN Perkuat Fondasi Data Sosial Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik ( BPS) memasuki tahap akhir persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda sensus 10 tahunan ini akan menjadi salah satu kegiatan statistik terbesar untuk memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh.

Pada pelaksanaan SE2026, BPS akan melakukan terobosan baru dengan mengintegrasikan pendataan lapangan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan basis data sosial ekonomi utama pemerintah yang digunakan untuk menjalankan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial ( bansos) pemerintah, seperti subsidi dan program pengentasan kemiskinan.

Integrasi SE2026 dan DTSEN dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas data, meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan, dan memperkaya basis data satu sama lain.

Baca juga: DTSEN Jadi Basis Data Bansos Beras, Pemerintah Perbarui Tiap 3 Bulan

Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (11/12/2025), BPS menyatakan bahwa SE2026 akan mencatat seluruh aktivitas ekonomi nonpertanian, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, termasuk usaha digital yang berkembang pesat.

Data tersebut dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, kebijakan investasi, serta penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sementara itu, DTSEN memuat informasi rinci mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan individu di Indonesia.

Melalui integrasi SE2026 dan DTSEN, petugas sensus dapat melengkapi dua kebutuhan data nasional dalam satu proses. Nantinya, petugas di lapangan tidak hanya mencatat aktivitas usaha, tetapi juga memperbarui informasi sosial ekonomi yang relevan.

Baca juga: SE2026 dan DTSEN Jadi Fondasi Peta Ekonomi-Sosial Baru

Metode tersebut dianggap lebih efisien karena DTSEN dapat membantu petugas mengidentifikasi rumah tangga dan pelaku usaha dengan lebih tepat.

Manfaat integrasi SE2026 dan DTSEN

Integrasi SE2026 dan DTSEN membawa sejumlah manfaat langsung, antara lain menghemat anggaran negara dan mengurangi beban masyarakat sebagai responden karena tidak perlu menerima kunjungan petugas pendataan berulang kali.

Dari sisi kualitas, integrasi menghasilkan informasi yang lebih lengkap dengan memadukan data ekonomi SE2026 dan sosial ekonomi DTSEN. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat, baik dari aspek usaha maupun kesejahteraan

Dengan terintegrasinya data SE2026 dan DTSEN, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan publik, seperti program bansos, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi, yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

Pasalnya, data DTSEN yang telah diperbarui berdasarkan hasil SE2026 akan memberikan gambaran kelompok rentan secara akurat.

Selain itu, pemerintah juga dapat merancang pembangunan daerah yang lebih presisi karena data yang dihasilkan membantu memetakan potensi ekonomi dan kondisi sosial hingga tingkat desa atau kelurahan.

Integrasi SE2026 dan DTSEN juga menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem statistik nasional. Upaya ini dinilai mampu mengurangi duplikasi pendataan, serta mewujudkan penggunaan data secara efisien, digital, dan berkelanjutan.

Dengan integrasi terpadu ini, BPS tidak hanya menyelenggarakan sensus, tetapi membangun fondasi data nasional yang lebih kuat sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang responsif, tepat sasaran, dan berbasis bukti.

Baca juga: Hadirkan Terobosan Baru, BPS Terapkan Pendekatan Multimoda dalam SE2026