KPPU Denda TikTok Rp 15 Miliar karena Telat Laporkan Akuisisi Tokopedia

Lihat Foto

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 15 miliar kepada TikTok. Putusan ini dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dipimpin Rhido Jusmadi bersama anggota M Fanshurullah Asa dan M Noor Rofieq di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Senin (29/9/2025).(DOK. KPPU )

KOMPAS.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 15 miliar kepada TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. karena terlambat melaporkan akuisisi mayoritas saham PT Tokopedia.

Putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dipimpin Rhido Jusmadi bersama anggota M Fanshurullah Asa dan M Noor Rofieq di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Akuisisi tersebut membuat TikTok menguasai 75,01 persen saham Tokopedia, sedangkan 24,99 persen sisanya tetap dimiliki PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Transaksi ini efektif berlaku sejak 31 Januari 2024, sehingga batas akhir penyampaian notifikasi ke KPPU seharusnya pada 19 Maret 2024.

Namun, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., sebagai entitas pengambilalih resmi, tidak menyampaikan laporan tepat waktu. KPPU mencatat keterlambatan notifikasi selama 88 hari kerja.

Sebelumnya, KPPU menerima pemberitahuan dari TikTok Pte. Ltd., tetapi laporan itu tidak sah karena bukan dilakukan oleh entitas yang tepat. Akibatnya, pada 7 Agustus 2024, KPPU membatalkan notifikasi tersebut dan memulai penyelidikan terhadap TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. sejak 8 Agustus 2024.

Dalam sidang, KPPU menegaskan bahwa setiap pengambilalihan saham wajib dilaporkan sesuai prosedur hukum. TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dibentuk sebagai special purpose vehicle (SPV) khusus untuk transaksi ini.

Menurut KPPU, penggunaan SPV berpotensi disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hukum.

Meski akuisisi telah disetujui secara bersyarat dan dinilai tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha, kelalaian administratif tetap dianggap sebagai pelanggaran.

TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. mengakui keterlambatan tersebut, bersikap kooperatif selama pemeriksaan, serta tidak memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan.

Namun demikian, KPPU tetap menjatuhkan denda sebesar Rp 15 miliar yang wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

KPPU menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan saham.

Kepatuhan administratif dipandang sebagai fondasi penting guna menjaga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Terpopuler

Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah

Nasional

Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

Nasional

Kapolres Pacitan: Kakek Tarman Bagikan Rp 100.000 ke Tiap Tamu Saat Resepsi, Hasil Gadaikan Mobil Rental

Surabaya

Polisi Tangkap Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana

Megapolitan

Heboh Pembalakan Liar di Lereng Bukit, Kapolda dan Gubernur Kompak Sebut Lahan Pribadi

Regional

Terpopuler Lainnya

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kilas Badan Negara

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com

KPPU Denda TikTok Rp 15 Miliar karena Telat Laporkan Akuisisi Tokopedia

Dwinh

Tag

Tokopedia
TikTok
komisi pengawas persaingan usaha
GoTo Gojek Tokopedia
TikTok akuisisi Tokopedia

Hadapi Tantangan Persaingan Usaha di Era Digital, KPPU Tekankan Urgensi Reformasi Hukum

Melawan Dominasi Algoritma: KPPU Gelar Forum Internasional untuk Reformasi Hukum Persaingan Era Digital

KPPU Lawan “Serakahnomics”, Jadikan Persaingan Usaha Sebagai Infrastruktur Pertumbuhan 8 Persen

Kasus Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penjualan AC AUX Siap Disidangkan

Atasi Kolusi Algoritma yang Monopoli Pasar Digital, Ketua KPPU Dorong Revisi UU 5/1999

KPPU Gelar Sidang Lanjutan Perkara Suku Bunga Pinjaman Daring

PT Bukit Asam Jadi Perusahaan Tambang Pertama dengan Program Kepatuhan Persaingan dari KPPU

KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Persekongkolan Tender Pipa Gas Cisem Tahap II Senilai Rp 2,98 Triliun