Ketua Panja DPR: Revisi UU Terkait KPPU Tahun Ini Diwujudkan

KOMPAS.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menargetkan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diselesaikan pada 2025.

Revisi tersebut difokuskan untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU).

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto saat menghadiri peringatan 25 Tahun KPPU di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Senin (9/6/2025).

“Pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 kemungkinan besar akan dimulai setelah 17 Agustus 2025. Komisi VI sudah sepakat untuk memperkuat kelembagaan KPPU agar pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih efektif,” kata Adi melalui siaran persnya, Selasa (10/6/2025). 

Baca juga: Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha, KPPU dan ITB Jalin Kolaborasi Strategis

Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih memadai bagi KPPU. 

“Saya baru pertama kali melihat langsung kondisi gedung KPPU. Saya akui, memang membutuhkan anggaran yang lebih banyak,” ujar Adi dalam sambutannya di hadapan pimpinan dan pegawai KPPU.

Sebagai informasi, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. 

Komisi VI DPR juga telah membentuk Panja untuk membahas rancangan amandemen tersebut sejak Mei 2025.

Baca juga: Muhammadiyah Dukung Amandemen UU Persaingan Usaha dan Bentuk Kemitraan Strategis dengan KPPU

Menurut Adi, penguatan KPPU menjadi langkah strategis untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

“Tidak ada ekonomi maju tanpa persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang adil memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha. Ini juga akan memperkuat iklim investasi dan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.