KOMPAS.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kenaikan harga beras premium dan medium di pasar ritel nasional.
KPPU menekankan pentingnya peran strategis Perum Bulog dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas pasokan.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), hingga Agustus 2025, produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton.
Dari jumlah tersebut, Bulog menguasai sekitar 17,2 persen atau setara 4,2 juta ton, dengan lebih dari 99 persen merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Meski porsi penguasaan pasokan relatif kecil, KPPU menilai pengaruh Bulog terhadap stabilisasi harga tetap signifikan.
“Bulog memiliki posisi penting untuk memengaruhi pergerakan harga agar lebih stabil,” ujar pernyataan resmi KPPU, Jumat (15/8/2025).
Baca juga: Dirut Bulog Klaim Harga Beras Turun, Bagaimana di Tingkat Konsumen?
KPPU juga mencatat, harga beras di hampir seluruh wilayah kini berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku. Untuk memperoleh data lebih komprehensif, KPPU melakukan survei lapangan hingga tingkat penggilingan, distributor, dan pengecer.
Kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan hambatan di rantai pasok atau praktik usaha yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras.
Hasil temuan nantinya akan disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
Dengan peran strategisnya sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU menilai peningkatan kapasitas Bulog dan dukungan kebijakan sangat diperlukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras yang beredar di pasaran, serta memastikan keterjangkauan dengan tetap menjamin kesempatan usaha yang setara bagi masyarakat.