KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memperkuat komitmennya mendorong desa-desa di Tanah Air menembus pasar global melalui program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
Program Desa BISA Ekspor resmi diluncurkan di Jembrana, Bali, Selasa (9/9/2025), oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama jajaran kementerian terkait dan mitra strategis.
Budi menyebut, Desa BISA Ekspor merupakan gerakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat desa. Tujuannya, menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor nasional dengan mengoptimalkan potensi produk unggulan lokal.
"Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ucapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/9/2025).
Baca juga: Prabowo Disebut Sudah Restui Perpres Satgas Pemberantasan Ekspor Lobster Ilegal
Program Desa BISA Ekspor merupakan pengembangan dari Desa Devisa, inisiatif yang telah digagas LPEI sejak 2019.
Melalui program itu, LPEI mendampingi desa dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pembiayaan, dan membuka pasar global bagi produk lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menjelaskan, Desa Devisa Kakao Jembrana menjadi salah satu contoh sukses.
Program yang melibatkan 13 desa dan 609 petani itu telah menembus pasar Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia dengan produk kakao fermentasi.
“Desa Devisa yang kami kembangkan kini bertransformasi dalam skala lebih luas lewat Desa BISA Ekspor. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan swasta memastikan desa binaan mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global,” kata Sukatmo.
Menurutnya, manfaat program tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas desa.
Baca juga: Banjir Bandang Terjang NTT, 10 Desa Terisolir, Gubernur Minta BNPB Kirim Helikopter
LPEI, Kemendag, dan Kemendes PDT menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (9/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendag Budi menekankan, Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pertanian (Kementan), LPEI/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Program Desa BISA Ekspor menyinergikan berbagai inisiatif pemerintah yang telah lebih dulu berjalan.
Inisiatif-inisiatif yang dimaksud antara lain program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) dari Kemendag; program Desa Ekspor dari Kemendes PDT; program Desa Organik dari Kementerian Pertanian; program Desa Devisa dari LPEI; dan program Desa Sejahtera Astra.
Ke depannya, program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat bergabung dalam program tersebut.
Hingga September 2025, pemerintah bersama mitra strategis berhasil memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster.
Dari jumlah tersebut, 741 desa dalam Klaster 1 sudah siap ekspor, sedangkan 1.616 desa di Klaster 2 masih memerlukan pembinaan intensif.
Baca juga: 15 Tersangka, 4 Klaster, Begini Rangkaian Peran dalam Pembunuhan Kacab Bank BUMN
"Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” ucap Mendag Budi.
Bagi desa yang sudah siap ekspor, pemerintah memberikan fasilitasi promosi. Langkah yang dilakukan antara lain integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform INAEXPORT milik Kemendag agar bisa diakses calon buyer luar negeri, business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) dengan buyer asal India dan Australia.
Sementara itu, desa yang masih membutuhkan pembinaan akan mendapat pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor. Program ini mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pemasaran, dukungan pembiayaan, hingga pendampingan lain sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Sebagai wujud dukungan, telah diluncurkan Logo Desa BISA Ekspor. Logo Desa BISA Ekspor merupakan kombinasi Tunas Desa (Tunesa) dan Anyaman Desa (Anyasa).
Tunesa menggambarkan desa sebagai benih dengan daya tumbuh besar. Melalui kolaborasi, digitalisasi, keberanian bertransformasi, peran pemerintah dan swasta, benih desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu bersaing di pasar global.
Anyasa menggambarkan simpul yang kuat seperti desa, pelaku usaha, pemerintah, swasta, dan mitra global yang terhubung dalam satu ekosistem kolaboratif.
Baca juga: Empat Orang Jadi Tersangka Demo Ricuh DPRD Temanggung, Salah Satunya Perangkat Desa
Selain itu, terdapat Dasbor Desa BISA Ekspor yang menyajikan data komoditas dari setiap desa di seluruh Indonesia.
Dasbor tersebut akan terus diperbarui sehingga mampu menampilkan data suplai yang akurat dan transparan, sekaligus menjadi panduan penting bagi pelaku usaha, khususnya agregator, pemerintah, dan pembina desa.
LPEI, Kemendag, dan Kemendes PDT menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (9/9/2025). Dalam kesempatan itu, LPEI Kemendag, dan Kemendes PDT menandatangani perjanjian kerja sama pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional.
Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Tabrani, serta Plt Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso.
Perjanjian ini mencakup sejumlah ruang lingkup strategis. Di antaranya, pertukaran data dan informasi antarinstansi, pemetaan serta klasterisasi desa ekspor, dan penetapan desa percontohan sebagai model pembinaan Desa BISA Ekspor.
Selain itu, ketiga lembaga sepakat memfasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan: peningkatan kapasitas sumber daya ekspor, promosi produk ke pasar global, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.
Baca juga: Digitalisasi Data Kependudukan Perkuat Ekonomi dan Inklusi Keuangan
Mereka juga mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa sekaligus membuka ruang untuk berbagai kegiatan lain yang relevan.
Peluncuran program Desa BISA Ekspor juga ditandai dengan pelepasan ekspor dari desa binaan LPEI.
Desa Devisa Kakao Jembrana mengekspor kakao fermentasi senilai Rp 2,4 miliar ke Prancis dan Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng mengirim benih bandeng senilai Rp 45 juta ke Filipina.
Sementara itu, Desa Devisa Hortikultura Bali mengekspor buah, sayur, dan bunga senilai Rp 6 juta ke Singapura.
“Saat ini, kita patut berbangga karena beberapa desa telah berhasil mengekspor produk mereka. Ini adalah capaian awal yang membanggakan dan semoga terus meningkat di masa mendatang,” kata Mendag Budi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menambahkan, keberadaan lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Baca juga: Harta Kekayaan Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Baru Pilihan Prabowo
Unit-unit usaha itu termasuk sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik.
Menurutnya, bila dikelola dengan baik, unit-unit usaha tersebut bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
“Desa BISA Ekspor adalah inisiatif kolaboratif yang sudah memetakan lebih dari 2.300 desa binaan dengan klasifikasi desa yang siap ekspor maupun desa yang masih perlu pendampingan,” kata Riza.
Sementara itu, Pembina Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) Agung Widiastuti mengatakan, pihaknya telah mendampingi petani kakao di Jembrana untuk meningkatkan kualitas produksi, khususnya biji kakao fermentasi (BKF). Upaya ini membuahkan hasil dengan menembus pasar ekspor ke berbagai negara.
“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar Kemendag yang hadir sebagai fasilitator, terutama melalui dukungan Atase Perdagangan RI yang menjadi jembatan penting dalam memperluas akses pasar global,” ujar Agung.
Ia menambahkan, Koperasi KSS juga berhasil menjalin kolaborasi dengan produsen cokelat ternama dunia, Valrhona asal Prancis.
Baca juga: Ventilator dan Mesin Anestesi Buatan Indonesia Bidik Pasar Ekspor
Kendala regulasi ekspor yang sempat dihadapi dapat diatasi berkat fasilitasi Atase Perdagangan RI di Paris.
“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi koperasi lokal dengan pemerintah mampu mengangkat potensi kakao Jembrana ke pasar internasional,” imbuh Agung.
Acara peluncuran Desa BISA Ekspor turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, serta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tabrani.
Hadir pula Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, serta Head of Corporate Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.