BPJS Ketenagakerjaan Beri Pelayanan Ekstra bagi Korban PHK

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Senin, 14 November 2022
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan pelayanan ekstra di akhir pekan sebagai bentuk layanan cepat tanggap.DOK. Humas BPJamsostek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan pelayanan ekstra di akhir pekan sebagai bentuk layanan cepat tanggap.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan pelayanan ekstra di akhir pekan sebagai bentuk layanan cepat tanggap.DOK. Humas BPJamsostek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan pelayanan ekstra di akhir pekan sebagai bentuk layanan cepat tanggap.

KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memberikan pelayanan ekstra di akhir pekan sebagai bentuk layanan cepat tanggap.

Pelayanan tersebut diberikan menyusul adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Kota Gresik, Jawa Timur (Jatim).

Untungnya, sebanyak 114 pekerja yang menjadi korban PHK massal tersebut terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga berhak mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia mengaku bahwa pihaknya sangat menyayangkan terjadinya PHK massal tersebut.

"Oleh karena itu, sebagai bentuk empati dan tanggung jawab kepada para peserta, kami secara khusus membuka layanan pada hari libur di kantor cabang Gresik untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait tata cara mengajukan klaim JKP," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Tiga Bulan Berjalan, Penerima Manfaat JKP Sudah 1.076 Peserta

Menurut Roswita, inisiatif tersebut sangat penting karena banyak di antara peserta yang belum memahami alur pengajuan klaim JKP. Selain itu, mayoritas dari mereka juga memiliki keterbatasan literasi digital.

Ia berharap, adanya layanan tersebut dapat lebih mudah peserta melakukan proses klaim dan tidak menggunakan jasa calo sehingga manfaat JKP dapat dirasakan secara lebih optimal.

Salah satu korban PHK Dody Heral Ardiansyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan BPJamsostek karena telah memberikan perhatian kepada pekerja yang terkena PHK.

"Harapan kami dengan adanya JKP ini bisa menjadi dana support atau dukungan tambahan bagi karyawan untuk mencari peluang usaha ataupun mencari peluang pekerja," tuturnya.

Dody mengungkapkan bahwa manfaat JKP sangat banyak, khususnya sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terkena PHK.

Baca juga: Menaker: Wisatawan Meningkat, Pekerja yang Kena PHK Bisa Kembali Kerja

Sebagai informasi, JKP merupakan program terbaru yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Melalui JKP, pemerintah ingin mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja dan mendorong pekerja untuk bisa kembali bekerja. Utamanya, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK.

Manfaat program JKP mulai dapat dirasakan peserta sejak 1 Februari lalu. Secara nasional, BPJAMSOSTEK hingga saat ini telah memberikan manfaat JKP kepada 7.641 pekerja dengan total nominal mencapai Rp 28 miliar, dengan 247 orang di antaranya merupakan pekerja di Kota Gresik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021, pekerja secara otomatis akan terdaftar pada program JKP. Peserta program juga tidak diminta iuran tambahan apabila perusahaan atau pemberi kerja telah mendaftarkan pekerjanya pada semua program jaminan sosial.

Perusahaan dengan kategori skala besar dan menengah wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya pada empat program BPJAMSOSTEK.

Baca juga: Dana Kelolaan BPJamsostek Tembus Rp 607 Triliun

Adapun empat program tersebut, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan ditambah Jaminan Kesehatan segmen Penerima Upah (JKN PU) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pada perusahaan skala Kecil dan mikro wajib mendaftarkan pekerjanya pada setidaknya empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN PU.

Pada kesempatan tersebut, Roswita kembali mengimbau kepada pemberi kerja yang belum patuh untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek, agar terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian maupun risiko sosial ekonomi lainnya.

Meski sudah ada program JKP, ia berharap, keputusan PHK menjadi pilihan terakhir saat menghadapi kondisi yang sulit.

“Semoga dengan layanan prima yang kami berikan ini, dapat mempermudah peserta dalam mendapatkan haknya. Dengan begitu, mereka dapat terus hidup dengan layak dan bersemangat untuk kembali produktif,” imbuh Roswita.

 

PenulisDwi Nur Hayati
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian
BPJS Ketenagakerjaan
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Cepat Tanggap Beri Bantuan dan Santunan Bagi Korban Gempa Cianjur
BPJS Ketenagakerjaan Cepat Tanggap Beri Bantuan dan Santunan Bagi Korban Gempa Cianjur
BPJS Ketenagakerjaan
Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir Pengusaha
Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir Pengusaha
BPJS Ketenagakerjaan
Ingin Cetak Pemimpin Berkarakter Kebangsaan, BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU dengan Lemhanas
Ingin Cetak Pemimpin Berkarakter Kebangsaan, BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU dengan Lemhanas
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Beri Pelayanan Ekstra bagi Korban PHK
BPJS Ketenagakerjaan Beri Pelayanan Ekstra bagi Korban PHK
BPJS Ketenagakerjaan
Terbukti Bersalah, Pelaku Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Divonis Penjara 10 Bulan
Terbukti Bersalah, Pelaku Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Divonis Penjara 10 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Foto Bertemakan Pekerja, Total Hadiah Rp 105 Juta
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Foto Bertemakan Pekerja, Total Hadiah Rp 105 Juta
BPJS Ketenagakerjaan
Polri Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tindak Perusahaan yang Tak Patuhi Aturan
Polri Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tindak Perusahaan yang Tak Patuhi Aturan
BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja Meninggal Saat Rapat, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Rp 5,6 Miliar
Pekerja Meninggal Saat Rapat, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Rp 5,6 Miliar
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Borong 5 Penghargaan di World Social Security Forum
BPJS Ketenagakerjaan Borong 5 Penghargaan di World Social Security Forum
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 32.268 Pekerja Rentan di Kabupaten Paser
BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 32.268 Pekerja Rentan di Kabupaten Paser
BPJS Ketenagakerjaan
Hadir di Balikpapan, Jokowi Sebut BSU Diberikan untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Hadir di Balikpapan, Jokowi Sebut BSU Diberikan untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan MNC Bank dan MNC Teknologi Nusantara untuk Tingkatkan Manfaat Jadi Peserta
BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan MNC Bank dan MNC Teknologi Nusantara untuk Tingkatkan Manfaat Jadi Peserta
BPJS Ketenagakerjaan
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan