Meski Mayoritas Stok Beras Nasional Berada di Swasta, Bulog Pastikan Intervensi Pasar untuk Stabilisasi Harga
KOMPAS.COM - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta.
Sementara itu, porsi yang berada bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton atau setara 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani untuk merespons pemberitaan yang menyebut stok beras nasional melimpah, tetapi harga di pasar tetap tinggi,
Dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Jumat (15/8/2025), Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga.
“Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun Bulog memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Jelang HUT RI, Bulog Stabilkan Harga Beras di Seluruh Indonesia lewat SPHP
Achmad Rizal menambahkan, walaupun Bulog hanya menguasai sekitar 8 persen dari produksi nasional, tetapi Bulog adalah badan usaha dengan pemilik stok beras terbesar di Indonesia.
Tidak hanya itu, Bulog juga memiliki jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya.
Dengan demikian, Bulog sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.
Hingga pertengahan Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bulog juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat bahwa kestabilan harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.
