KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) terus menggencarkan intervensi pengendalian kerawanan pangan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah, berdasarkan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti menjelaskan bahwa tujuan pemberian bantuan pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah di daerah-daerah rentan rawan pangan, serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah tersebut.
"Masyarakat di berbagai daerah, terutama yang sulit terjangkau, sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kami terus mendorong intervensi pengendalian kerawanan pangan ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas ketahanan pangan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa (16/7/2024).
Baca juga: Bantuan Pangan Dilanjutkan sampai Desember 2024, Presiden: Hitung-hitungan APBN Bisa...
Pernyataan tersebut disampaikan Nuryanti saat menyerahkan secara simbolis bantuan pangan dalam kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2024 kepada 1.824 Kepala Keluarga (KK) di Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, yang mencakup 32 persen dari total penerima di Maluku, Senin (15/7/2024).
Ia mengatakan bahwa pihaknya memprioritaskan proses penyaluran bantuan pangan di wilayah Indonesia timur dan kepulauan (Papua dan Maluku), yang memiliki medan yang menantang.
"Kami memprioritaskan pengiriman paket bantuan pangan ke wilayah Indonesia bagian timur terlebih dahulu, kemudian ke bagian tengah dan barat," tutur Nuryanti.
Bapanas menargetkan agar proses penyaluran bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dapat selesai pada akhir Juli 2024, sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan Produksi Beras
Pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo menjelaskan bahwa intervensi pengendalian pangan yang dilakukan juga merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Ikhtiar ini merupakan bagian dari kolaborasi untuk mendukung arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," ujarnya saat menyerahkan bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/7/2024).
Nyoto menambahkan bahwa berbagai langkah yang diambil oleh kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Bapanas, ditujukan untuk mencapai target mengurangi kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada 2024.
Baca juga: Mengurai Benang Kusut Kemiskinan Perkotaan
Di sisi lain, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyoroti keterkaitan yang erat antara kerawanan pangan dan kemiskinan.
"Kedua hal ini saling terkait, sehingga upaya dalam mengatasi kemiskinan akan berdampak nyata dalam mengurangi masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan," ucapnya saat meluncurkan penyaluran intervensi pengendalian kerawanan pangan di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (12/6/2024).
Arief menyebut bahwa tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan di masyarakat, sehingga masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam menjangkau pangan karena keterbatasan ekonomi.
Sebagai informasi, pemilihan lokasi intervensi pengendalian kerawanan pangan 2024 didasarkan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan sasaran penerima bantuan berasal dari kelompok pengeluaran terbawah 10 persen (Desil 1).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan provinsi, 20 kabupaten atau kota, dan 233 desa, dengan pemilihan lokus berdasarkan indikator prevalence of undernourishment (PoU) serta daerah rentan rawan pangan prioritas 2-3 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA Nasional 2023.