10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Selasa, 4 Oktober 2022
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendaftarkan 10.000 petani dan buruh tani tembakau ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).DOK. Humas BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendaftarkan 10.000 petani dan buruh tani tembakau ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendaftarkan 10.000 petani dan buruh tani tembakau untuk mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek).

Atas inisiatif tersebut, NTB dinobatkan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau dengan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemprov NTB kepada pekerja di bidang pertanian atau perkebunan.

“Kalau meninggal ada santunannya, kalau kecelakaan kerja ada santunannya. Bahkan untuk berobat, bukan hanya obat sampai sembuh ditanggung, bahkan kita tidak bekerja pun dihitung ada gajinya, luar biasa.

“Oleh karena itu, bapak- bapak mudah- mudahan tidak lagi punya mimpi harus jadi pegawai negeri semua. Petani tembakau di NTB pun sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya dalam siaran pers, Selasa (4/10/2022).

Hal itu disampaikan Zulkieflimansyah saat menghadiri kegiatan launching perlindungan yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Sakra Lombok Timur, NTB, Senin (3/10/2022).

Baca juga: BP Jamsostek Rentan Korupsi, Karyawan yang Terbukti Terlibat Bakal Ditindak hingga Ranah Pidana

Zulkieflimansyah menambahkan, saat ini, ada 10.000 petani dan buruh tani yang dilindungi. Jumlah ini akan bertambah mengingat potensi petani dan buruh tani tembakau di NTB mencapai 43.000 orang.

Sumber anggaran untuk perlindungan tersebut berasal dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB Tahun 2022.

Selain menjadi penggerak, langkah yang dilakukan Pemprov NTB dapat menjadi salah satu dasar revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Dengan begitu, diharapkan seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dapat mengalokasikan DBHCHT untuk program BPJS Ketenagakerjaan.

Apresiasi untuk Pemprov NTB

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Zainudin mengapresiasi langkah Pemprov NTB. Sebab, selain menjalankan instruksi Presiden (Inpres) 02/2021, inisiatif dan kebijakan tersebut dapat dijadikan rujukan pemerintah daerah (pemda) lain.

Baca juga: Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bapak Gubernur Zulkieflimansyah. Dengan langkah ini, para petani dan buruh tani tembakau yang ada di NTB sudah memiliki perlindungan atas kemungkinan risiko pekerjaan yang timbul,” ungkapnya.

Zainudin mengatakan, risiko-risiko tersebut sudah digeser kepada BP Jamsostek. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk negara hadir melindungi pekerjanya.

Pada kegiatan tersebut juga, Zainudin menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris keluarga dari peserta yang meninggal dunia.

Santunan tersebut, antara lain santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, jaminan hari tua, serta manfaat beasiswa pendidikan anak dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Menurut data BP Jamsostek, jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi di Provinsi NTB per September 2022 sebanyak 24 persen dari tenaga kerja yang ada.

Baca juga: Dana Jaminan Sosial BP Jamsostek Tumbuh meski Klaim Meningkat

Nilai manfaat program yang sudah terbayarkan kepada masyarakat di NTB selama tahun 2022 adalah Rp 338 miliar dari total 26.000 kasus yang terjadi.

Semenrara itu, manfaat beasiswa pendidikan telah diberikan kepada 585 anak dengan total nilai Rp 2 miliar.

Zainudin pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BP Jamsostek.

“Kami mengajak pekerja informal, dari petani, nelayan, tukang ojek, ataupun pekerja pariwisata untuk segera mendaftarkan dirinya ke dalam perlindungan, juga kepada pekerja formal yang di sekitarnya juga terdapat pekerja yang belum terlindungi.

“Ayo daftarkan atau sertakan mereka ke dalam program BP Jamsostek. Dengan memiliki perlindungan, semua pekerja apa pun profesinya akan dapat bekerja dengan aman, keluarga dan anak di rumah bisa tenang, dan tentunya berujung kepada masyarakat pekerja yang sejahtera,” ajaknya.

Baca juga: Peserta BP Jamsostek Bisa Dapat KPR Bunga Rendah dari BTN

Sebagai informasi, hadir pada kegiatan launching tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur M Sukiman Azmy, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB  I Putu Gede Aryadi, serta Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Zainudin.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga
BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja Honorer di Kemnaker
Menaker Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja Honorer di Kemnaker
BPJS Ketenagakerjaan
Pemkab Tangerang Daftarkan 50.000 Pekerja Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Pemkab Tangerang Daftarkan 50.000 Pekerja Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
Layanan Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan Raih Sertifikat ISO 9001:2015
Layanan Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan Raih Sertifikat ISO 9001:2015
BPJS Ketenagakerjaan
HUT Ke-45, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Wajah dan Fitur Layanan Baru
HUT Ke-45, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Wajah dan Fitur Layanan Baru
BPJS Ketenagakerjaan
Sambut Hari Migran Internasional, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Kemudahan Klaim Manfaat bagi PMI
Sambut Hari Migran Internasional, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Kemudahan Klaim Manfaat bagi PMI
BPJS Ketenagakerjaan
10 Korban Ledakan di Sawahlunto Dapat Manfaat Jaminan Sosial Rp 2,9 Miliar dari BPJS Ketenagakerjaan
10 Korban Ledakan di Sawahlunto Dapat Manfaat Jaminan Sosial Rp 2,9 Miliar dari BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Fitur e-Klaim untuk Bantu Klaim Manfaat bagi PMI
BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Fitur e-Klaim untuk Bantu Klaim Manfaat bagi PMI
BPJS Ketenagakerjaan
Wakil Ketua KPK Minta Penyuluh Antikorupsi BP Jamsostek Tularkan Nilai Antikorupsi ke Perusahaan
Wakil Ketua KPK Minta Penyuluh Antikorupsi BP Jamsostek Tularkan Nilai Antikorupsi ke Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta
BPJS Ketenagakerjaan
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian
BPJS Ketenagakerjaan
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Cepat Tanggap Beri Bantuan dan Santunan Bagi Korban Gempa Cianjur
BPJS Ketenagakerjaan Cepat Tanggap Beri Bantuan dan Santunan Bagi Korban Gempa Cianjur
BPJS Ketenagakerjaan
Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir Pengusaha
Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir Pengusaha
BPJS Ketenagakerjaan
Ingin Cetak Pemimpin Berkarakter Kebangsaan, BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU dengan Lemhanas
Ingin Cetak Pemimpin Berkarakter Kebangsaan, BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU dengan Lemhanas
BPJS Ketenagakerjaan