Sinergi Antarsektor, BRGM Gelar Sosialisasi Perencanaan dan Perlindungan Mangrove di Deli Serdang

KOMPAS.com - Memulihkan ekosistem mangrove merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi dampak perubahan iklim.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antarsektor.

Salah satu langkah konkret BRGM adalah menggelar Sosialisasi Perencanaan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini melibatkan pemerintah kabupaten, lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaannya, BRGM menerapkan strategi 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan.

Baca juga: Cara Memulihkan Akun Instagram yang Hilang

Strategi tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi mangrove yang rusak, meningkatkan kerapatan mangrove yang kurang optimal, dan mempertahankan kondisi lanskap yang masih baik.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi Kemitraan BRGM Suwignya Utama menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak.

“Pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Deli Serdang harus dilakukan secara bersinergi dengan semua stakeholders, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang Citra Effendi Capah mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi mangrove yang diselenggarakan oleh BRGM

Baca juga: IPB University Lakukan Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan di Garut

“Kehadiran BRGM adalah dukungan nyata terhadap upaya perbaikan ekosistem mangrove. Dengan adanya dukungan teknis dari BRGM, kami semakin optimis dalam mencapai target rehabilitasi mangrove yang telah ditetapkan,” ucapnya menyampaikan sambutan dari Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman.

Program DMPM

Selain fokus pada pemulihan fungsi ekosistem, BRGM juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai pendekatan.

Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) adalah salah satu contohnya, yang bertujuan menguatkan kebijakan dan kelembagaan.

Pendekatan edukasi dilakukan melalui kurikulum lokal di sekolah-sekolah serta kegiatan sekolah lapang.

Baca juga: OSN Tingkat SMA dan MA 2024 Dibuka, Diikuti Sekolah Luar Negeri

Masyarakat juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan mata pencaharian lokal, seperti pengembangan produk olahan makanan, batik mangrove, dan budi daya.

Di Kabupaten Deli Serdang, luas mangrove yang ada terbagi dalam kategori lebat seluas 5.309 hektare (ha), sedang 450 ha, dan jarang 641 ha.

Rehabilitasi mangrove di Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sejak 2021, dan hingga saat ini telah berhasil merehabilitasi serta memelihara mangrove seluas 816 ha.

Baca juga: Frustrasi Pacar Nikah, Pria di Deli Serdang Sayat Leher dan Minum Pemutih

Program M4CR

BRGM berencana melanjutkan rehabilitasi melalui skema pendanaan dari Bank Dunia dengan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Program M4CR dilaksanakan di empat provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara), dengan target rehabilitasi seluas 75.000 ha hingga 2027.

Kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program M4CR akan mulai efektif pada Maret 2024. Di Sumut, program ini menargetkan rehabilitasi seluas 6.078 ha yang akan dilaksanakan di 12 kabupaten, 34 kecamatan, dan 93 desa.

Baca juga: Maju Pilkada Banyuasin, Slamet Mundur bila 3 Tahun Air Bersih Tak Disalurkan ke Seluruh Kecamatan

Selain fokus pada pemulihan ekosistem mangrove melalui penanaman, M4CR juga mencakup pendekatan edukasi dan sosialisasi, termasuk sekolah lapang, pelatihan ekonomi, dan hibah usaha untuk masyarakat di 93 desa.

Program M4CR tidak hanya mencakup penanaman mangrove, tetapi juga pendekatan edukasi dan pelatihan ekonomi.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal mengatakan bahwa kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove melalui M4CR adalah paket lengkap.

Baca juga: WWF, Hidropolitik, dan Pertobatan Ekologi

“Keberhasilan rehabilitasi harus layak dari sisi ekologi, sosial, dan ekonomi. Sinergi antara kelembagaan, seperti DMPM, dan masyarakat sebagai garda terdepan sangat penting. Ini adalah hasil kajian mendalam mengenai rehabilitasi mangrove yang tidak hanya fokus pada penanaman,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Onrizal, proses tersebut harus dilakukan secara kolaboratif, dimulai dari kelembagaan seperti DMPM, karena masyarakat adalah garda terdepan dalam perlindungan mangrove.

“Kerja sama yang solid sangat penting untuk diwujudkan, dan universitas siap bersinergi dalam upaya rehabilitasi mangrove,” imbuhnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Pembangunan Rehabilitasi Sarana Porprov di Mamuju, Kejati Sulbar Tetapkan Kontraktor sebagai Tersangka

Perlu dijalankan secara berkelanjutan

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Tanjung Rejo, Selamet, mengungkapkan bahwa kegiatan rehabilitasi harus berkelanjutan.

“Kami di Desa Tanjung Rejo telah membuat peraturan desa terkait perlindungan mangrove dan membentuk remaja masjid peduli mangrove. Kami berharap BRGM terus menjalankan program ini secara berkelanjutan,” tuturnya.

Selamet mengungkapkan rasa syukur karena Desa Tanjung Rejo telah mengesahkan Peraturan Desa Nomor 522.5/07 Tahun 2014 tentang Perlindungan Mangrove.

Ia berharap program rehabilitasi mangrove melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BRGM.

Baca juga: Tiket.com dan Kemenparekraf Gelar Workshop untuk Desa Wisata, Berhadiah Modal Usaha

“Selain itu, kami juga telah membentuk peraturan desa terkait perlindungan ekosistem mangrove dan membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan agama dengan mendirikan Remaja Masjid Peduli Mangrove,” ujar Selamet.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia, dengan target luas mencapai 600.000 ha.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, Presiden RI membentuk BRGM, yang bertugas untuk melakukan restorasi gambut seluas 1,2 juta ha di tujuh provinsi prioritas dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 ha di sembilan provinsi prioritas hingga 2024.