BRGM: Restorasi Permanen Jadi Solusi Pemulihan Ekosistem Gambut Berkelanjutan
Simulasi Operasi Pembasahan Lahan Gambut oleh Masyarakat Peduli Api Perintis Tumbang Nusa. KOMPAS.com - Ekosistem lahan gambut di Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia, setelah Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat (AS).
Data dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) pada 2019 menunjukkan bahwa lahan gambut di Indonesia mencapai 13,4 juta hektar (ha), yang menyumbang 80 persen dari total lahan gambut di Asia Tenggara.
Pengelolaan lahan gambut di Indonesia melibatkan pemetaan dalam satuan lanskap yang dikenal sebagai Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).
KHG adalah ekosistem gambut yang terletak di antara dua sungai, antara sungai dan laut, atau di area rawa. Indonesia memiliki 865 KHG dengan total luas lebih dari 24,6 juta ha.
Baca juga: Larung Sesaji Meriahkan Rawa Pening Performing Art & Festival 2024, Upaya Lestarikan Budaya
Namun, seiring waktu, kondisi lahan gambut di Indonesia mengalami penurunan akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, seperti pembakaran lahan, pembangunan kanal drainase, dan konversi lahan untuk budi daya monokultur.
Jika tidak ditangani, bahan organik dalam gambut akan mengering dan teroksidasi, yang meningkatkan risiko kebakaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menetapkan pemulihan ekosistem gambut sebagai prioritas.
BRGM memiliki mandat untuk melakukan restorasi lahan gambut seluas 1,2 juta ha hingga 2024.
Baca juga: Air di Gambut Surut Imbas Kemarau, 15 Hektar Lahan di Perbatasan Jambi-Sumsel Terbakar
Proses restorasi tersebut memerlukan pendekatan jangka panjang yang melibatkan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan.
Selain pekerjaan fisik, restorasi juga harus mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kolaborasi antar lembaga.
Setelah melakukan restorasi cepat pada periode 2016-2020, BRGM kini melaksanakan restorasi sistematis terpadu untuk periode 2021-2024.
Kegiatan konsolidasi tersebut mencakup evaluasi efektivitas Infrastruktur Restorasi Gambut (IRG), seperti sekat kanal, serta konsolidasi pengelolaan tata air berbasis KHG di berbagai kawasan, termasuk hutan dan konsesi. Restorasi ini dilaksanakan di tujuh provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).
Baca juga: Wastra Kalteng Pukau JF3 2024, Ketua Dekranasda Kalteng Berikan Apresiasi Tinggi
Restorasi gambut di Kalteng difokuskan pada 16 KHG prioritas untuk tahun 2021-2024. Dari 2017 hingga 2023, BRGM telah berhasil merestorasi lahan gambut seluas 547.883 ha di provinsi ini.
Strategi BRGM melibatkan rewetting atau pembasahan, revegetasi atau penanaman kembali seluas 830 ha, dan revitalisasi (3R) mata pencaharian masyarakat dengan 321 paket.
Sejak 2017, BRGM di Kalteng telah membangun berbagai infrastruktur restorasi, seperti 10.664 sumur bor, 3.187 sekat kanal, dan 115 timbun kanal. Infrastruktur ini berfungsi untuk menahan pengeringan lahan gambut dan mencegah kebakaran saat musim kemarau.
Selain itu, BRGM juga fokus pada kesiapsiagaan bencana dengan membangun alat pengukur tinggi muka air (APTMA), posko pemantauan daerah rawan kebakaran, dan melakukan operasi pembasahan serta penanganan kebakaran bersama masyarakat dan dinas terkait.
Baca juga: Heru Budi Datang, Korban Kebakaran Manggarai Sibuk Memiliah Sumbangan Baju Layak Pakai
Adapun kegiatan tersebut, seperti Operasi Pembasahan Gambut Rawan Terbakar (OPGRK) dan Operasi Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT).
BRGM juga berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan patroli lapangan dan pemantauan tinggi muka air.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terlibat dalam prediksi kerawanan kebakaran serta pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Baca juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Hari Ini Rabu, 14 Agustus 2024: Sore Ini Cerah Berawan
Perlu partisipasi aktif berbagai pihak
Kepala Kelompok Kerja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua, Jany Tri Raharjo menjelaskan bahwa keberhasilan restorasi gambut memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat.
“Kegiatan restorasi gambut tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur, seperti sumur bor dan sekat kanal, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur tersebut berfungsi dengan baik,” ucapnya.
“BRGM bersama dengan para pemangku kepentingan, secara rutin melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk memastikan bahwa infrastruktur dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat, baik dalam operasi pembasahan maupun saat kebakaran terjadi," sambung Jany.
Jany menambahkan bahwa selain pemeliharaan infrastruktur, keberhasilan restorasi gambut sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat.
Baca juga: Minim Partisipasi Publik, Pembahasan RUU TNI-Polri Diduga Ada Kepentingan Kelompok
BRGM berfokus pada sosialisasi dan edukasi melalui berbagai program, termasuk Sekolah Lapang Peduli Gambut, pelatihan tentang pembukaan lahan tanpa bakar, dan Kurikulum Muatan Lokal Gambut dan Mangrove untuk pelajar.
Sementara itu, salah satu Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan DLH Provinsi Kalteng Imbing Urai menjelaskan proses pelaksanaan restorasi gambut yang dilakukan oleh dinasnya.
“Kami secara rutin memeriksa dan memelihara infrastruktur restorasi gambut, termasuk sumur bor dan sekat kanal, dengan melakukan pembersihan serta uji fungsi sumur bor secara berkala. Saat ini, masyarakat telah memahami pentingnya peran sumur bor dan sekat kanal,” ucapnya.
Sebelumnya, lanjut dia, ada kekhawatiran bahwa sekat kanal dapat menimbulkan dampak negatif, tetapi sekarang masyarakat justru antusias untuk mengajukan pembangunan sekat kanal.
Baca juga: Kebakaran di Kawasan Bromo Sudah Menjalar ke Probolinggo, BPBD Buat Sekat Api
Imbing juga menambahkan bahwa kebakaran gambut dahulu sangat sulit dipadamkan dan berdampak negatif pada kesehatan, dengan asap yang mengganggu penglihatan dan pernapasan serta sulit dipadamkan dalam waktu lama.
Akan tetapi, dengan adanya infrastruktur restorasi gambut seperti sekat kanal dan sumur bor, penanganan kebakaran lahan gambut kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan di DLH Provinsi Kalteng Merty Ilona berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng atas program restorasi gambut yang telah dilaksanakan.
Program tersebut, kata dia, didanai oleh anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema tugas pembantuan, dengan dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan restorasi.
Baca juga: Patahkan Mitos, Restorasi Gambut di Indonesia Tembus 5,5 Juta Hektar
"Kami berharap bahwa pengelolaan gambut ke depan tidak hanya fokus pada restorasi, tetapi juga mencakup tata kelola perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara menyeluruh,” ucap Merty.
Untuk memastikan gambut tetap sehat dan lestari, lanjut dia, perlu dilakukan upaya tambahan, seperti memberikan insentif ekonomi kepada desa-desa yang menerapkan praktik zero burning.
Ajak kerja sama berbagai pihak
Di sisi lain, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana di BPBD Provinsi Kalteng Frans Jayanto menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak lain dalam mengendalikan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pihak yang dimaksud, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng, instansi vertikal, Komando Resor Militer (Korem) 102 Pjg, Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng, Manggala Agni, relawan kebencanaan, serta masyarakat setempat.
Baca juga: 18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa
“ Infrastruktur restorasi gambut seperti sekat kanal terbukti efektif dalam menjaga kelembaban lahan gambut dan mendukung mitigasi struktural,” ucap Frans.
“Dari 2019 hingga 2023, kami mencatat penurunan kejadian karhutla sebesar 47 persen. Saat ini, kualitas udara dan tingkat kelembaban di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, berada pada kategori baik dengan indikator berwarna hijau,” sambungnya.
Frans juga mengakui bahwa masih ada beberapa kendala dalam pengendalian bencana.
Oleh karena itu, kata dia, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan.
Frans menambahkan bahwa seringkali oknum masyarakat pendatang melakukan aktivitas di sepanjang sungai yang rawan kebakaran, dan penggunaan api yang tidak hati-hati, seperti puntung rokok yang tidak dimatikan, dapat memicu kebakaran.
Baca juga: Pengusaha Tolak Aturan Larangan Jual Rokok Eceran, Ini Respons Kemenkes
Desa Tumbang Nusa merupakan salah satu desa prioritas dalam restorasi BRGM yang terletak di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, adalah wilayah rawan kebakaran.
Di desa tersebut telah dibangun infrastruktur restorasi gambut yang mencakup 270 sumur bor dan tiga sekat kanal. Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur ini dilakukan secara rutin oleh BRGM bersama kelompok masyarakat, serta diberikan lima paket revitalisasi mata pencaharian.
Ketua MPA Perintis Tumbang Nusa Silfanus menjelaskan bahwa sekat kanal yang dibangun di Desa Tumbang Nusa berfungsi untuk menahan air dan membasahi lahan gambut.
“(Sekat kanal ini) juga membantu pemadaman saat kebakaran terjadi. Kami memiliki tiga sekat kanal dan 270 unit sumur bor di desa ini,” ujarnya.
Baca juga: Sumur Bor di Sampang Semburkan Air Setinggi 20 Meter, Warga: Rasanya Sedikit Asin
Pembibitan pohon belerengan oleh Kelompok Masyarakat Nusa Berseri Ketua Kelompok Masyarakat Nusa Berseri Titi yang juga menerima bantuan revitalisasi ekonomi menyampaikan bahwa kelompoknya, yang terdiri dari 15 anggota telah mengelola budi daya lebah lukit dan pembibitan pohon belerengan.
“Budi daya lebah lukit dan pembibitan pohon belerengan sangat membantu dalam aspek ekonomi kami, sehingga kami tidak perlu membuka ladang dengan cara dibakar,” katanya.
