LAN Berharap Kementerian dan Lembaga Update Data Analis Kebijakan melalui eNIAKN
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Majelis Perwakilan Anggota (MPA), Kantor LAN, Jakarta, Senin (24/10/2022).
KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat hingga 1 Oktober 2022, telah terdaftar sebanyak 7.465 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (AK). Jumlah ini menunjukkan lonjakan cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada 2019 sebanyak 480 orang.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo berharap, kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin memperbaharui data analis kebijakan masing-masing melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN).
Pembaruan data tersebut, kata dia, untuk meminimalisasi jumlah terdaftar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) agar tidak menjadi bubble resources atau dibuat seolah-olah besar, tetapi ada keraguan dari basis kompetensinya.
“Kami sangat menghendaki, sangat mengharapkan dukungan kerja sama kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin meng-update data analis kebijakannya melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN),” ucap Tri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/10/2022).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membacakan sambutan Kepala LAN Adi Suryanto sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Majelis Perwakilan Anggota (MPA), Kantor LAN, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Sementara itu, Tri meminta kepada peserta JFAK untuk segera membuat pembentukan tim penilai pada masing-masing instansi maupun daerah, khususnya bagi yang belum memiliki tim penilai.
Pembentukan tim tersebut dilakukan agar dari proses penilaian tidak mengalami penumpukan di LAN. Dengan begitu, pelayanan diharapkan dapat semakin terdesentralisasi, cepat, tanpa mengurangi kualitas proses tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, Tri Widodo juga mendorong kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) dapat berkomunikasi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).
Menurutnya, keberadaan perwakilan atau anggota AAKI di instansi masing-masing dapat menjadi perpanjangan tangan dari AAKI pusat dalam melakukan akselerasi pembinaan-pembinaan profesi, penegakan kode etik maupun pemberian layanan lainnya.
Baca juga: Mahasiswa UIN Palembang Diduga Dianiaya Senior, Pengamat: Pelaku Dihukum Sesuai Kode Etik dan Pidana
“Forum hari ini, Senin (24/10/2022), bukan hanya forum kolaborasi, tetapi juga forum advokasi kebijakan. Saling bergandeng tangan, Indonesia yang maju sejahtera, berdaya saing. Ini bukanlah tugas yang mudah, mari kita bersinergi bersama-sama,” ujar Tri.
eNIAKN jadi entry point
Pada kesempatan tersebut, Tri menjelaskan bahwa eNIAKN menjadi entry point untuk seluruh dimensi pembinaan JFAK.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan jumlah jabatan fungsional baru hasil penyetaraan eselon III dan IV di seluruh daerah mencapai 90.000 orang.
Dari 90.000 orang tersebut, sekitar 70 persen di antaranya beralih ke JFAK. Dengan begitu, pejabat fungsional analis kebijakan baru dari daerah diproyeksikan sekitar 50.000 orang.
“(Jadi suatu) tantangan pembinaan analis kebijakan jika data tidak up to date. Teman-teman yang datanya tidak terekap oleh sistem kami dapat berpeluang tidak mendapatkan akses pembinaan yang memadai,” jelas Tri.
Baca juga: Piala Soeratin, Sejarah Pembinaan Sepak Bola
Ia berharap, tingginya jumlah terdaftar JFAK pada 2022 dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas kebijakan dan birokrasi yang profesional.
Wadah urun rembuk
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) LAN Yogi Suwarno mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan yang pertama adalah sebagai wadah urun rembuk.
Digelarnya rakornas, kata dia, sekaligus sebagai sosialisasi bagi berbagai perubahan dan dinamika kebijakan pembinaan JFAK.
“Rakornas merupakan kegiatan berskala nasional yang pertama kali dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan kebijakan lainnya, terutama terkait pembinaan JF secara umum,” jelas Yogi.
Baca juga: Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap akan menghasilkan kesamaan pemahaman atau persepsi dari seluruh stakeholder terkait arah kebijakan analis kebijakan serta berbagai masukan.
Sebagai informasi, Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 ditayangkan secara live melalui kanal YouTube LAN dan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian BKN Haryono Dwi Putranto, Kepala BP2D Jawa Barat (Jabar) Linda Al Amin, dan Ketua AAKI Ing Totok Hari Wibowo.
