Pandemi Covid-19 Bentuk Pola Kerja Baru ASN, LAN Lakukan Sejumlah Adaptasi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberlakuan work from home (WFH) sejak Covid-19 melanda, menciptakan tren normal baru bagi pekerjaan Aparatur Sipil Negara ( ASN).

Hal tersebut meliputi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, serta peningkatan tuntutan analisis, pengolahan big data, serta transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

“Tren normal baru juga berlaku pada kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama 3 bulan ini, masyarakat mendapat pelayanan digital dan enggan kembali pada pelayanan manual," kata Bima, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dituntut menemukan terobosan dan inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Bima, pada Webinar Kemitraan Lembaga Administrasi Negara ( LAN) dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Senada dengan Bima, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi, menjadi aspek utama dalam transformasi manajemen ASN.

“Kemenkominfo selaku regulator dalam penerapan Indonesia Digital Nation, tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah dan aktivitas digital masyarakat,” kata Semuel.

Mendukung hal tersebut, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia dihadapkan dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), yang menyebabkan segala sesuatu harus bergerak cepat merespons perubahan, termasuk sektor publik.

Menurut Adi, sektor publik tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Meski tekanan yang dihadapi organisasi sektor publik tidak sekuat pada sektor swasta, persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangatlah ketat.

Maka dari itu, organisasi pemerintah yang lambat merespons sesuatu, tentu tidak menarik bagi para investor.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

“BKN mencatat, saat ini 38 persen dari 4,2 juta ASN mengisi bagian administrasi umum, yang tidak memiliki kompetensi spesifik dalam roda birokrasi,. Hal ini menjadi beban bagi anggaran negara dan memperlambat jalannya layanan publik (dead-weight),” kata Adi.

Oleh karena itu, Lanjut Adi, dibutuhkan reformasi birokrasi aparatur negara dalam struktur substansi pembangunan nasional. Dan saat ini merupakan momentum emas untuk melakukannya.

Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memang memfokuskan diri pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Adi menambahkan, dalam 5 tahun ke depan, idealnya tata birokrasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan telaah teoritis dan diskursus yang mengarah pada 2 konsep besar, yaitu model ideal governance yang mencakup dynamic governance dan diversity governance.

Baca juga: Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Adapun pilar-pilar strategisnya meliputi manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Melalui ASN Corporate University, LAN berupaya mengintegrasikan seluruh bentuk pengembangan kompetensi ASN sesuai tujuan pembangunan nasional," kata Adi

Dengan begitu, lanjut Adi, diharapkan terbentuk ASN unggul yang mampu melayani publik secara prima, dan dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat mengatakan, untuk mewujudkan Smart ASN, pihaknya melakukan kajian Kebijakan Asimetris Kesejahteraan ASN yang Berkeadilan dan Berkelayakan.

“ASN yang berkinerja tinggi, memiliki risiko tinggi, serta yang ditempatkan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), perlu diberi reward yang memadai. Semoga kajian tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan ASN,” kata Agus.

Baca juga: LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Menanggapi hal tersebut, Direktur Aparatur Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tatang Muttaqien mengatakan, untuk mewujudkan Smart ASN, dibutuhkan pengembangan soft skill dan hard skill.

Pada masa pandemi Covid-19 ini misalnya, penguasaan TIK menjadi sebuah kebutuhan dasar. Ini karena semua phak termasuk ASN menerapakan WFH.

“Bappenas sendiri menerapkan sistem kerja yang terintegrasi secara digital, atau dikenal dengan nama Integrated Digital Workspace," ujar Tatang.

Dalam sistem kerja tersebut, lanjut Tatang, pembagian tugas dan pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih merata dan terukur, serta dapat dimonitor langsung oleh menteri.

Sementara itu, ASN Muda Kementerian Keuangan (Kemenkeu) peraih Penghargaan Top 3 PNS Inspiratif Piala Adhigana 2019 Jaya Setiawan Gulo mengatakan, seorang ASN harus berani berubah ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

“Penting untuk menemukan alasan menjadi seorang PNS, sehingga apa yang dikerjakan memiliki tujuan. Kualitas hidup dilihat dari kontribusi atau manfaat yang sudah diberi kepada orang lain dan Ibu Pertiwi,” kata Gulo.

CEO Global Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo dalam kesempatan terpisah pun menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan visi tatanan baru. ASN atau birokrasi harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan segala perubahan,” kata Satrijo.

Kemudian agar pembahasan lebih mendalam, Head of Civil Service Leadership Development Program Tanoto Foundation Aryanti Safitri, berpesan kepada semua pihak untuk mengikuti webinar seri III bertema Inovasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mendukung Terwujudnya ASN Unggul.