LAN Buka Kesempatan Stakeholders untuk Sampaikan Masukan dan Saran

KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara ( ASN) Agus Sudrajat berharap, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendapat sebanyak mungkin masukan dan saran terkait pembangunan ASN.

“Masukan dan saran diperlukan agar kami bisa memberi, paling tidak rekomendasi-rekomendasi penyusunan kebijakan, dalam rangka mewujudkan ASN unggul,” kata Agus, dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, LAN menggelar Stakeholders Meeting Kajian dan Inovasi di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Kantor LAN Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Kegiatan itu bertujuan menghimpun masukan, saran, dan ide, tentang kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, serta manajemen ASN.

Baca juga: Sederhanakan Eselonisasi, LAN Kembangkan Kapasitas ASN

Pada forum tersebut, peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai bidang yang diminati, agar pendalaman masalah dan masukan makin efektif.

Kelompok pertama membahas administrasi negara dan manajemen ASN, dipandu Agus, Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Hary Supriadi, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto, dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Elly Fatimah.

Kelompok kedua membahas inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, yang dipandu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Tri Widodo dan Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Isti Heriani.

Kelompok dua juga dibimbing Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Seno Hartono dan Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Firdaus.

Pada forum itu, Kepala LAN Adi Suryanto menekankan pentingnya konsep evidence based policy, guna menciptakan kebijakan yang tepat bagi solusi masalahan publik.

Baca juga: Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri

Menurut dia, konsep itu belum mendapat perhatian memadai dari para pengambil kebijakan. Padahal, kebutuhan melakukan administrative reform dan governance reform sangat besar.

"Padahal, administrative and governance reform sangat menentukan kapabilitas negara dan pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah publik,” kata Adi.

Unit-unit penelitian dan pengembangan yang ada, imbuh dia, juga masih cenderung berjalan sendiri, sehingga banyak tumpang tindih hasil kajian bertema sama.

Adi berharap forum itu memfasilitasi peserta untuk membangun shared understanding tentang isu dan masalah kebijakan, merumuskan agenda riset, serta meningkatkan utilisasi  riset dalam proses kebijakan.

Baca juga: Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI

“Sinergitas kajian juga menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan, manfaat hasil kajian kebijakan, dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan,” lanjut dia.

Adi juga berharap agar forum tersebut dapat menjadi sarana mengembangkan jejaring, dalam mempromosikan penerapan evidence based policy dan regulatory reform di Indonesia.

Senada dengan Adi, Tri Widodo menyatakan bawha sejak awal LAN melalui DKKIAN bertujuan mendukung upaya tersebut.

“Kebijakan di sini sebenarnya bukan hanya berupa peraturan, tetapi juga setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya,” kata Tri.