Sambut Harganas, BKKBN Targetkan 1 Juta Akseptor dalam Pelayanan KB Serentak se-Indonesia

KOMPAS.com - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyelenggarakan program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Pelayanan KB serentak itu digelar untuk menyambut Hari Keluarga Nasional ( Harganas) ke-32 yang diperingati setiap 29 Juni. Pelayanan ini akan dilaksanakan pada 16-30 Juni 2025. 

Kegiatan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) serta mendekatkan akses layanan KB, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah sulit dijangkau.

Salah satu wilayah yang terjangkau adalah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan pulau paling selatan Indonesia.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, pelayanan KB serentak ini ditargetkan menjangkau 1 juta akseptor atau warga Indonesia yang menerima layanan KB.

Baca juga: DPR: Masyarakat Harus Ubah Mindset, BKKBN Tak Lagi Fokus Kontrasepsi, tapi...

"Pelayanan ini akan berlangsung selama dua minggu dan menargetkan 1 juta warga Indonesia yang kita layani dalam program KB," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (24/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji dalam acara Puncak Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Rote Ndao, Senin (23/6/2025).

Ia menegaskan, pemilihan Rote Ndao sebagai lokasi puncak kegiatan menjadi simbol bahwa layanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pelayanan KB kali ini juga difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar ( 3T).

"Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia,” kata Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa selama rangkaian Harganas, BKKBN akan meluncurkan berbagai program, termasuk pelayanan kontrasepsi di seluruh wilayah 3T.

“Maka, tadi kami bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote melakukan teleconference," terang Wihaji.

Baca juga: Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

Kegiatan di Rote Ndao diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dan mitra kerja yang terlibat untuk bersama-sama menurunkan total fertility rate (TFR) di wilayah tersebut.

Saat ini, TFR di Rote Ndao masih berada di angka 3,04 dan prevalensi stunting masih tinggi, yakni sebesar 32,4 persen.

Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan kontrasepsi modern atau modern contraceptive prevalence rate (mCPR) secara nasional baru mencapai 61,7 persen dari target 63,4 persen. Terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target tersebut.

Sementara itu, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mencapai 11,1 persen, lebih tinggi dari target 2024 sebesar 7,4 persen. Sebanyak 13 provinsi belum memenuhi target tersebut.

Namun demikian, capaian pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi (4Terlalu) sudah melampaui target, dengan realisasi 28,3 persen dari target 36 persen.

Baca juga: BKKBN Buka Program Magang 2025 bagi Pelajar dan Mahasiswa, Ini Syarat dan Jadwalnya

Meski begitu, masih terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan dibandingkan 2023.

Konsorsium aksi perguruan tinggi

Pelayanan KB serentak juga menjadi momen peluncuran Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di NTT.

Provinsi NTT memiliki prevalensi stunting tertinggi secara nasional, yakni 37,0 persen. Konsorsium ini telah merancang sejumlah aksi inovatif, seperti penyediaan teknologi air bersih, pengolahan pangan lokal bergizi, serta edukasi dan pendampingan gizi masyarakat.

Baca juga: Vasektomi Tak Bisa Dikampanyekan, Kepala BKKBN Tegaskan Patuh pada Fatwa MUI

Tahap awal program tersebut akan menyasar tiga kabupaten/kota, yaitu Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur.

Wihaji menyebut, program itu merupakan hasil kerja sama dengan 15 perguruan tinggi negeri dan swasta.

“Ide dan gagasan dari perguruan tinggi, pembiayaan dari kementerian dan pemangku kepentingan lain, termasuk korporasi,” jelasnya.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman menambahkan, konsorsium akan digawangi empat kampus besar, yaitu Universitas Nusa Cendana, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Katolik Widya Mandira.

Baca juga: Wamen BKKBN Mengecam Segala Bentuk Kekerasan Seksual pada Perempuan

Konsorsium itu akan menggulirkan 13 program rancangan aksi, salah satunya adalah pengembangan 13 platform digital terpadu dan inovasi model keberlanjutan berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut baik kegiatan ini dan berharap kehadiran langsung Menteri BKKBN di Rote Ndao dapat membangun ikatan emosional antara pusat dan daerah serta mendorong penanganan prioritas daerah.

“Diharapkan apa yang menjadi permasalahan di daerah ini dapat menjadi prioritas dalam program-program kementerian ke depan,” katanya.

Baca juga: Wamen BKKBN Pamer Program MBG dalam Sidang di Markas Besar PBB

Emanuel juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan mengelola keuangan agar anak-anak tumbuh lebih sehat, cerdas, dan kuat.