KOMPAS.com - Sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Barat ( Kalbar) memiliki peran strategis dalam peta Indonesia.
Dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa, provinsi ini menunjukkan dinamika demografi yang menarik.
Berdasarkan data Pendataan Keluarga 2023 (PK-23), angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di Kalbar tercatat sebesar 2,18, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 2,14.
Adapun, TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak per perempuan selama masa reproduksinya.
Kepala BKKBN Perwakilan Kalbar dr Victor Palimbong, MKM, AIFO-K mengatakan, pihaknya mempunyai strategi berbasis demografi dengan tantangan menurunkan dan menjaga angka TFR agar tetap ideal.
Strategi tersebut diharapkan dapat memajukan pembangunan keluarga dan kependudukan di Kalbar.
Dia menyebutkan, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi.
Hal tersebut penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila.
Baca juga: BKKBN Sebut Tren Nikah Dini Menurun, tapi Hubungan Seksual Pertama Semakin Muda
Oleh karenanya, perencanaan pembangunan harus selaras dengan kondisi demografis Kalbar dan manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh penduduk.
"Provinsi Kalbar kaya akan sumber daya alam. Karena itu, pembangunan harus melibatkan dan menguntungkan penduduknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin(9/09/2024).
dokter Victor menegaskan, perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi bisa dipahami secara sempit sebagai usaha untuk memengaruhi pola dan arah demografi semata.
Lebih dari itu, sasaran perkembangan dan pembangunan kependudukan sekarang jauh lebih luas, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual.
"Pembangunan kependudukan dan keluarga tidak hanya bertujuan untuk memengaruhi demografi, tetapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam aspek fisik non fisik dan spiritual," tegasnya.
Dia menyebutkan, penduduk tumbuh seimbang dan berkelanjutan dapat dicapai apabila semua pihak dapat memahami dan mengerti dampak yang akan dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dari para pihak terkait.
Baca juga: Kepala BKKBN Bantah Wajibkan 1 Ibu Lahirkan 1 Anak Perempuan, Ini Penjelasannya
dokter Victor mengatakan, dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama sehingga seringkali kepentingannya diabaikan.
Pemahaman konsep dan luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.
"Oleh karenanya, dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat," jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor atau mitra baik pemerintah maupun swasta sangatlah penting untuk menyukseskan pembangunan keluarga.
Ia menyatakan, keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu, terbentuknya keluarga berkualitas di Kalbar akan menciptakan generasi unggul demi Indonesia Emas 2045.
"Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kalbar, perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan," terang dokter Victor.
Baca juga: Pernyataan BKKBN Tuai Polemik, Hasto: Perempuan Ditugaskan untuk Hamil, Melahirkan, dan Menyusui