BKKBN Soroti Keberhasilan Kabupaten Kampar Turunkan Stunting Hampir 20 Persen dalam 4 Tahun

KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) menyoroti keberhasilan Kabupaten Kampar yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dari tahun ke tahun.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan, prevalensi stunting di Kampar sebesar 32,99 persen pada 2019, lalu menjadi 23,7 persen pada 2020, dan turun menjadi 25,7 persen pada 2021, serta 14,5 persen pada 2022.

Itu berarti, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar pada 2022 mendekati target nasional, yakni 14 persen.

Hal itu terungkap dalam acara Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Tahun 2024 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serentak di seluruh kabupaten dan kota di Kantor Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (4/3/2024). 

Kepala BKKBN Dokter Hasto mengatakan, lewat kegiatan tersebut, seluruh pihak bisa lebih memahami apa makna sebenarnya AKS.

Baca juga: Kejar Target Penurunan Stunting, BKKBN: Nikahlah pada Usia yang Tepat

“Itulah makna besar AKS. Bukan audit uang, bukan kinerja, tetapi lebih banyak kepada kasus stunting-nya. Saya senang AKS benar-benar di-launching dengan sangat baik sehingga bisa dipahami semuanya,” ujarnya saat menjadi keynote speaker.

Dokter Hasto mengatakan, audit itu untuk mencari underlying problem yang mendasari stunting. 

Dengan begitu, satu per satu kasus stunting akan teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran sesuai permasalahannya. 

Dari hasil AKS tersebut, pihak terkait akan bisa membedakan penyebab stunting yang terjadi antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. 

Dia mengatakan, di Kampar, terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak baik perusahaan, lembaga, dan pribadi. Oleh karenanya, seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS.

Baca juga: Kepala BKKBN Jelaskan Penyebab Stunting, dari Usia Perkawinan hingga Botol Tidak Steril

“Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang 'ngeroyok' stunting, seperti di Kampar ini saya belum lihat. Ngeroyok stunting-nya ini serius sekali,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/3/2024).

Dokter Hasto mengatakan, dengan dukungan dan gotong royong semua pihak di Kabupaten Kampar, dia optimistis bahwa penanganan stunting akan berjalan lebih baik.

Penanganan stunting, sebut dia, harus terus digenjot, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen pada tahun ini.

“Menariknya, di Kabupaten Kampar, jangankan pada akhir 2024, akhir 2022 lalu saja sudah mencapai 14 persen,” katanya.

Dokter Hasto mengatakan, kerja keras dan upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar luar biasa.

Baca juga: Target BKKBN pada 2024: Stunting Turun Jadi 14 Persen, Unmet Need 7,40 Persen

"Tentu berkat dukungan yang digerakkan Pak Bupati dan Pak Sekretaris Daerah (Sekda). Saya melihat Pak Sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," terangnya.

Lebih lanjut, dia juga sempat berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang menemukan bahwa kasus tuberkulosis (TBC) di Kampar masih cukup banyak dan bisa menjadi underlying problem stunting. 

“Dengan audit ini ada beberapa pakar yang dihadirkan. Akhirnya, ini akan bisa menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Usai menyapa, Dokter Hasto meninjau pelayanan program Keluarga Berencana (KB) di mobil unit pelayanan KB dan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang juga dilaksanakan pada gebyar AKS tersebut.

Perlu intervensi

Pada kesempatan itu, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Riau Elli Wardani mengatakan, hasil AKS di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau pada 2023 masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

Baca juga: Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai Middle Income Trap Jadi Kenyataan

Secara umum, hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif, dan balita dengan infeksi berulang, 

“Ada juga ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” katanya mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Riau.

Elli mengatakan, Gebyar AKS kali ini juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS di Provinsi Riau pada 2024 dengan lima pendekatan. Pertama, memastikan penentuan keluarga dan individu target sasaran audit dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kedua, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran audit masuk dalam daftar target sasaran intervensi pascaaudit.

Ketiga, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memperoleh pelayanan program intervensi pascaaudit.

Baca juga: Angka Stunting DIY Terendah Ke-5 di Indonesia, Kepala BKKBN: Ke Depan Perhatikan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Keempat, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria program.

Kelima, memastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlaporkan sesuai kebutuhan moda pelaporan dan tepat waktu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali mengimbau seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing.

Dia berharap, upaya yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar dapat menjadikan kabupaten ini zero stunting pada 2024.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau AKS merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Pertahankan WTP 6 Kali Berturut-turut, Kepala BKKBN Minta Jajarannya Kerja Sesuai Protap

Menurutnya, audit kasus stunting di Kabupaten Kampar adalah kegiatan yang wajib dalam program percepatan penurunan stunting. Di sini, AKS dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun.

“Kegiatan audit kasus stunting kali ini adalah yang pertama pada 2024. Untuk kegiatan selanjutnya, akan dilaksanakan di kecamatan dan desa yang tercantum dalam penetapan desa lokus pada 2024,” ujar Hambali.

Perlu diketahui, Gebyar AKS kali ini diikuti 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Dokter Hasto berkesempatan menyapa seluruh kabupaten/kota yang hadir secara virtual. 

Libatkan 39 pakar

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin memaparkan, selain kegiatan AKS terdapat rangkaian kegiatan lain, yaitu pelayanan KB, pemberian tablet penambah darah bagi siswa SMA, hingga pelayanan kesehatan bagi calon pengantin (cantin). 

“Gebyar AKS kali ini menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri dari 64 catin, 151 orang ibu hamil, 73 orang ibu pascapersalinan, 282 orang bayi di bawah usia dua tahun, balita, dan sebanyak 455 sasaran pelayanan KB,” jelasnya. 

Baca juga: Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Rokok dan Paparan Asapnya bagi Perokok, Ibu Hamil dan Bayi

Selain sasaran tersebut, kegiatan itu melibatkan 39 orang pakar yang terdiri dari 11 dokter spesialis anak, 12 spesialis ahli kandungan, 9 ahli gizi, dan 7 psikolog.

Gebyar AKS di Provinsi Riau kali ini diselenggarakan secara virtual, termasuk dialog antara Kepala BKKBN dengan para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. 

Acara ini juga dihadiri para Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan sub PPKB, para bidan, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, serta anggota Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Hadir juga Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Kepala TP-PKK Riau dan kabupaten/kota se-Riau, Ketua TPPS Riau dan kabupaten/kota se-Riau, para mitra, camat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. 

Baca juga: Posyandu Remaja Dinilai Penting, Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Nikah Muda hingga Seks Terlalu Dini