Pertahankan WTP 6 Kali Berturut-turut, Kepala BKKBN Minta Jajarannya Kerja Sesuai Protap

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) dr Hasto Wardoyo meminta seluruh pengelola keuangan di lingkungan BKKBN untuk bekerja sesuai prosedur tetap (protap). 

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun Anggaran 2023, Selasa (30/1/2024).

dr Hasto mengatakan, hal tersebut merupakan strategi BKKBN untuk mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK). 

“Kami sudah WTP enam kali berturut-turut. Saya sebagai penerus pemimpin sebelumnya di BKKBN akan berjuang keras agar predikat WTP dapat dipertahankan," ujarnya dalam siaran pers. 

Dengan pendekatan sesuai protap, dr Hasto yakin bahwa tindak pidana korupsi di BKKBN bisa dicegah.

Baca juga: BKKBN Soroti Peningkatan Lansia di DIY serta Upaya Pencegahan Stunting

Dalam kegiatan yang berlangsung secara tatap muka itu, dr Hasto meminta jajarannya untuk meminimalkan perbedaan antara catatan dan kenyataan. 

Dia mengajak jajarannya selalu mencatat apa yang dilakukan dan melakukan sesuai dengan catatan.

“Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak mengikuti protap. Jangan dibiasakan jadi pegawai negeri sipil (PNS) hidup di atas dominasi diri sendiri. Jika hidup di atas dominasi diri sendiri, maka pihaknya akan tergelincir,” katanya.

dr Hasto juga berpesan kepada seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan pengelola keuangan dan BMN untuk berhati-hati terkait pencatatan alat obat kontrasepsi (alokon), baik itu pencatatan penerimaan maupun pengeluaran.

“Satu hal yang saya pesankan di sini adalah alokon. Ini aset yang nilainya besar,” katanya. 

Baca juga: Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Rokok dan Paparan Asapnya bagi Perokok, Ibu Hamil dan Bayi

Dia menyebutkan, ada protap terkait cara menyerahkan alokon kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi Keluarga Berencana (KB) atau dinas KB kabupaten.

“Sudah ada tata cara standar operasional prosedur (SOP) di dinas kabupaten mengeluarkan alokon untuk diberikan kepada klinik-klinik atau rumah sakit,” tegasnya. 

Perhatikan peraturan keuangan

Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto sebelumnya meminta para pengelola keuangan dalam pengendalian dan mitigasi risiko. Hal ini agar mereka selalu melakukan update dan mempelajari peraturan keuangan negara yang bersifat dinamis.

Dia juga meminta para petugas terkait memastikan pencatatan transaksi didasarkan pada sumber dokumen pendukung yang memadai.

Selain itu, Tavip juga meminta petugas memastikan seluruh transaksi yang telah dibukukan dan disajikan dalam laporan keuangan dengan benar. 

Baca juga: Jokowi Naikkan Tukin PNS BSN dan BKKBN, Tertinggi Rp 33,24 Juta

Hal lain yang perlu dilakukan adalah identifikasi dan monitoring atas proses pemindahtanganan BMN, khususnya barang berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Dia meminta pula PPK berkoordinasi dengan Operator Persediaan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dalam menentukan klasifikasi Persediaan dan Aset Tetap ketika menginput di SAKTI.

Pesan lainnya adalah melakukan penelusuran atas aset yang tidak diketahui keberadaannya serta memperkuat koordinasi dan komitmen antarpihak dalam mengelola keuangan negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. 

Penyusunan laporan keuangan 

Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Kepala Biro Keuangan dan BMN BKKBN Soetriningsih mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Kegiatan itu diawali dengan pemutakhiran data dan rekonsiliasi internal kementerian/lembaga (K/L) antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang di setiap jenjang pelaporan.

Baca juga: Posyandu Remaja Dinilai Penting, Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Nikah Muda hingga Seks Terlalu Dini

Dengan demikian, data keuangan dan BMN dalam laporan keuangan pada 2023 dapat disajikan dengan akurat, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang diikuti 158 peserta tersebut akan menyasar para penyusun laporan keuangan dan pengelola keuangan di lingkungan BKKBN. 

Adapun peserta terdiri dari Ketua Tim Kerja Keuangan BKKBN Provinsi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), Operator Persediaan/Bendahara Materiil, Pengelola keuangan di lingkungan BKKBN, dan Penyusun Laporan Keuangan tingkat K/L.

Kegiatan itu diharapkan dapat memperbaiki data keuangan dan BMN yang belum wajar dan perlu perbaikan. Lalu juga mengantisipasi terjadinya kesalahan berulang pada penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran (TA) 2023.

Bukan cuma itu, kegiatan tersebut diharapkan pula meningkatkan validitas dan keakuratan data keuangan dan BMN pada Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2023 serta meningkatkan kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2023.

Baca juga: Wujudkan Generasi Emas, BKKBN Sulsel Kembangkan Program SMART Lansia

Hadir dalam kegiatan ini para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN pusat dan provinsi, dan narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Hadir pula para Tim Kerja Keuangan dan BMN Provinsi, para Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Persediaan di lingkungan BKKBN yang hadir secara langsung maupun via Zoom Meeting.