Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Perbaikan Sanitasi untuk Turunkan Stunting di Kaltim

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menekankan pentingnya perbaikan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Jadi, kalau menurut saya, sebetulnya stunting ini sangat bisa diatasi, asalkan ada goodwill-nya. Agak berat mengatasi stunting di Kaltim itu masalah sanitasi. Memang sanitasi di sana itu, waduh, masih berat, meskipun sudah diberikan solusi bikin sanitasi, mereka masih nyaman buang air besar (BAB) di sungai," katanya.

Pernyataan itu disampaikan dr Hasto saat menjadi narasumber pada kegiatan Sharing Session Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur 2023, Selasa (21/11/2023).

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim.

Baca juga: Angka Pernikahan Dini Tertinggi di Kaltara, Kabupaten Nunukan Belum Jadi Kota Layak Anak

"Makanya saya pesan, bagaimana revolusi untuk sanitasi. Jadi, pertama revolusi kebijakan yang dikonvergensikan untuk nutrisi, gizi, pada sumber daya manusia (SDM), sama dikonvergensikan untuk biaya sekolah," ujar dr Hasto.

Ia menyampaikan bahwa GDPK terdiri dari lima aspek. Pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

Keempat, pembangunan keluarga berkualitas. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan.

"Nah, sekarang ini kualitas itu menjadi penting saya yakin. Sehingga tidak hanya kuantitas saja, tapi kualitas," ujar dr Hasto.

Baca juga: Kelurahan Jatimulya Depok Dapat Penghargaan Bebas Stunting di Tengah Polemik Menu Makanan Tambahan

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa model pengentasan stunting di Indonesia dilakukan dengan fokus terhadap anak stunting. Salah satunya pendekatan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu).

Indonesia, kata dr Hasto, harus memiliki posyandu untuk menimbang, mengukur berat badan dan tinggi badan anak.

Menurutnya, apabila hal tersebut diabaikan akan sangat berbahaya. Sebab pemerintah pusat jadi tidak mengetahui berapa banyak anak stunting atau tidak mencapai berat badan yang sesuai.

“Posyandu itu tidak ada di Amerika dan Singapura. Tapi kok sukses mengatasi stunting? Nah, itu karena mereka sudah mengatasi dari hulunya, itu lho, semua ibu hamil dan bayi bawah lima tahun (balita), hingga bayi dapat paket seperti susu. Mereka tidak perlu posyandu (karena) semua (program sampai eksekusi) sudah bagus,” jelasnya.

Baca juga: Program Pangeran Diponegoro dari Pemkot Semarang Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

TFR Kaltim capai 2,18

Tak lupa dr Hasto menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kaltim yang telah mencapai angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di angka 2,18 meski belum merata di semua kabupaten atau kota.

"TFR-nya tinggi enggak apa-apa, tetapi jaraknya, jarak kelahiran harus diatur," kata Kepala BKKBN ini.

Ia mengatakan, apabila Kaltim ingin meningkatkan kualitas SDM, maka harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) seorang bayi. Pasalnya otak manusia diciptakan di rentang masa ini.

dr Hasto menyatakan, jika dirinya menjadi gubernur di Kaltim, maka ia akan menggunakan sumber daya anggaran yang ada untuk memberikan paket kepada semua ibu hamil atau balita tanpa pandang bulu kaya atau miskin.

Baca juga: Imbas Agresi Militer Israel, Ratusan Ribu Masyarakat Palestina Jatuh Miskin

“Karena kalau dipilah-pilah susah milah-milah itu, antara kaya miskin saja susah, itu kadang-kadang bikin ribet juga," ujarnya.

Di akhir paparannya, dr Hasto menyampaikan beberapa pesan penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam rangka percepatan prevalensi stunting.

Pertama, Pemprov Kaltim harus mengarahkan penduduk pada segi kualitas bukan kuantitas. Kedua, mengarahkan sumber daya alam (SDA) untuk merubah SDM.

Ketiga, mengonvergensikan anggaran untuk belanja produk lokal sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Belanja produk lokal juga bertujuan agar uang ini tidak lari keluar negeri.