Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada pertemuan Kemajuan Pelaksanaan Program Aksi ICPD dan Deklarasi Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia 2023, Bangkok, Thailand, Rabu (15/11/2023).
KOMPAS.com- Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak serta peningkatan akses terhadap pekerja penuh dan perlindungan sosial.
“Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam implementasi program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) sejak 2013," kata Bonivasius dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/11/2023).
Hal tersebut disampaikan Bonivasius pada pertemuan tentang Kemajuan Pelaksanaan Program Aksi ICPD dan Deklarasi Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2023, Bangkok, Thailand, Rabu (15/11/2023).
Bonivasius menyampaikan, salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang dinilai berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, serta meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
Baca juga: BKKBN Raih Silver Winner AHI 2023 untuk e-Magazine Sahabat Keluarga
Selain itu, Kampung KB juga dinilai efektif dalam meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja.
Adapun pencapaian ini ditandai dengan kemajuan dalam mencapai inisiatif pengembangan basis data keluarga nasional.
"Kami mengapresiasi pencapaian ini karena Indonesia menyadari tantangan yang ada dan aktif mengupayakan perubahan," tutur Bonivasius.
Menurutnya, strategi Indonesia dalam memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 efektif untuk menghadapi tantangan yang ada.
Rencana tersebut menjadi landasan dalam pembangunan nasional, selaras dengan tujuan Plan of Action (PoA) ICPD, Sustainable Development Goals (SDGs), dan target Konferensi Kependudukan Asia dan Pasifik (APPC).
Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting Jadi Momok bagi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
"Kami menantikan diskusi yang bermanfaat di APPC," ujar Bonivasius.
Bonivasius menerangkan, Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap ICPD dan deklarasi tingkat Menteri Asia dan Pasifik tentang kependudukan dan pembangunan pada 2013.
"Kami berkomitmen terhadap mandat Komisi Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia Pasifik (UNESCAP) dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk berkolaborasi dalam menangani isu ekonomi dan sosial secara keseluruhan, seperti menjamin layanan kesehatan masyarakat, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat," imbuh Bonivasius.
Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini lebih dari 11.200 warga Palestina yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak telah kehilangan nyawanya. Diperkirakan sebanyak 50.000 perempuan hamil di Palestina terjebak dan terputus dari layanan kesehatan.
Baca juga: Kepala BKKBN Minta para Dokter Obgyn Bantu Cegah Kelahiran Bayi Stunting Baru
"Kita tidak bisa tinggal diam. Suara kita sangat berperan dalam menuntut perhatian agresi, melindungi warga sipil, menghormati hukum internasional, dan membiarkan bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan," tandas Bonivasius.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
