Ketua BRGM Berharap Program Rehabilitasi Bisa Pulihkan Fungsi Ekologis dan Ekonomi Mangrove

KOMPAS.com – Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono berharap, program rehabilitasi mangrove dapat memulihkan fungsi ekologis dan ekonomi Indonesia.

Funsgi ekologis, kata dia, yakni mangrove dijadikan sebagai jasa lingkungan untuk mencegah terjadinya abrasi, intrusi air laut, dan tempat pemijahan biota laut.

"Fungsi secara ekonomi, mangrove diharapkan memberikan pendapatan tambahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara geopolitik, yaitu menjaga tepi batas keutuhan negara Indonesia," ucap Hartono, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (20/12/2021).

Hal itu disampaikan Hartono saat menghadiri “Mangrove Week” di Jakarta Convention Center (JCC), Senin. Gelaran ini sekaligus untuk merayakan pembentukan BRGM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2021.

Baca juga: Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Dalam kesempatan itu, Hartono menceritakan, sebelum menjadi BRGM, badan restorasi yang ia pimpin awalnya hanya Badan Restorasi Gambut (BRG) yang berfokus pada restorasi gambut.

“Tapi dengan mandat baru dan adanya komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan kontribusi terhadap Paris Agreement, BRG diubah menjadi BRGM,” ujarnya.

Tak hanya restorasi gambut, lanjut Hartono, pihaknya juga mendapat tambahan mandat untuk merehabilitasi mangrove Indonesia yang rusak kritis.

Untuk masa kerja BRGM sendiri adalah empat tahun, dari 2021 hingga 2024. Target yang telah ditetapkan, untuk gambut seluas 1,2 juta hektare (ha). Sementara itu, target mangrove sekitar 600.000 ha.

Baca juga: Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

“Tahun 2021, target rehabilitasi mangrove adalah 33.000 ha. BRGM telah rampungkan rehabilitasi mangrove di areal seluas 34,5.000 dengan melibatkan 400.000 tenaga kerja,” ucap Hartono.

Artinya, imbuh dia, BRGM sudah melebihi target rehabilitasi mangrove. Menurutnya, penyelesaian target rehabilitasi mangrove tak luput dari dukungan masyarakat sebagai kunci keberhasilan penanaman bibit mangrove BRGM.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Hartono menjelaskan, kerangka pelaksanaan rehabilitasi mangrove BRGM 2021 juga melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain penanaman bibit mangrove, BRGM sendiri telah membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Pembentukan desa ini guna memastikan terjadinya keberlanjutan dan perlindungan ekosistem mangrove.

Baca juga: BRGM Bantu Masyarakat Desa Talio Hulu, Kalteng Budidayakan Jeruk di Lahan Gambut

“Tahun 2021, BRGM telah membentuk 220 DPMG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 30 DMPM yang sumber dari pendanaan program Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (Kedaireka),” ujar Hartono.

Lebih lanjut Hartono menyampaikan, skema pendanaan rehabilitasi mangrove ke depannya akan lebih beragam. Tidak hanya lewat APBN semata, tetapi juga dari bantuan luar negeri dan pendanaan swasta.

Untuk diketahui, rehabilitasi mangrove merupakan program lintas kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP).

Selain kementerian, program tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah (pemda), non-governmental organization (NGO), dan universitas.

Baca juga: Luhut: Program Rehabilitasi Mangrove akan Jadi Isu Penting Saat KTT G20

Perlu koordinasi antarkementerian

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dedi Mulyadi mengatakan, diperlukan koordinasi antarkementerian dan pembentukan program rehabilitasi mangrove dengan skala yang lebih besar.

"Jangan lagi bikin proyek yang kecil-kecil dan terlalu tersebar. Karena Indonesia itu sangat luas. Perlu juga dilakukan pembagian tugas," ujarnya saat memberikan sambutan dalam gelaran Mangrove Week.

Dedi berpesan, program selanjutnya dapat mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, laut, dan mangrove serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Serius soal Perubahan Iklim, Jokowi Akan Ajak Pemimpin G20 ke Hutan Mangrove di Bali

Program berkelanjutan itu, kata dia, agar dapat membuat masyarakat sejahtera. Sebab, Dedi meyakini bahwa permasalahan mangrove akan membesar dikemudian hari manakala tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia berharap, Mangrove Week yang diadakan selama tiga hari sampai Rabu (22/12/2021) di JCC tersebut dapat diselenggarakan di lokasi rehabilitasi mangrove dan mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman bibit mangrove.

"Saya ingin kegiatan selanjutnya diselenggarakan di lokasi dengan mangrove yang sudah direhabilitasi. Ini sekaligus mengajak masyarakat yang sudah mendapat manfaat serta daya dukung ekonomi," ucap Dedi.