Mangrove di Desa Ligayu, Kalimantan Utara.
KOMPAS.com – Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Muhammad Yusuf mengatakan, masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan rehabilitasi mangrove di tingkat tapak.
Sebab, menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan ekosistem mangrove. Hal Ini juga yang melatarbelakangi BRGM mengembangkan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.
Dia mengatakan itu saat memaparkan Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara), Kamis (8/7/2021).
Basis pelaksanaan itu juga dapat memastikan keberlanjutan pemulihan ekosistem mangrove, baik dari aspek biofisik, sosial, ekonomi maupun penguatan kelembagaan di desa.
Beranjak dari pemahaman tersebut, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove.
Baca juga: BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun
“DMPM adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dengan pendekatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,” imbuh Yusuf seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Perlu diketahui, saat ini BRGM bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau dalam menyusun rancangan teknis rehabilitasi mangrove yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi di Kaltara.
Kaltara merupakan salah satu dari sembilan provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Tahun ini, luas area mangrove yang akan direhabilitasi sekitar 3.635 hektar (ha) dari 83.000 ha target nasional.
Kegiatan rehabilitasi mangrove BRGM menggunakan pendekatan padat karya. Bentuknya berupa penanaman bibit mangrove dengan pola tanam murni, silvofishery, rumpun berjarak, dan pengayaan.
Baca juga: BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Noviar mengatakan, pihaknya menargetkan kegiatan rehabilitasi mangrove di Kaltara dapat dilaksanakan pada Agustus 2021.
Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan BRGM Agung Rusdiyatmoko menambahkan, BRGM juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat.
“Upaya pemberdayaan ini untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada, bentuknya berupa pengembangan usaha,” tuturnya.
Di Kaltara sendiri, proses pengembangan usaha tersebut masih dalam tahap identifikasi kelompok masyarakat (pokmas).
Baca juga: Bappenas Susun Peta Pengelolaan Mangrove dan Gambut
Oleh karena itu, peserta sosialisasi yang terdiri dari pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat diajak untuk sinkronisasi kegiatan.
“Kami harap, peserta dapat menyampaikan kegiatan yang dilakukan instansinya,” harap Agung.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau Selly Oktashariany Ayub, terutama terkait penyediaan bibit mangrove dan informasi calon kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove.
“Di beberapa lokasi target rehabilitasi mangrove setelah orientasi lapangan, ada yang belum punya pokmas,” ujarnya dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut.
Baca juga: 10 Juta Bibit Mangrove Disiapkan untuk Rehabilitasi 27.244 Hektar Kawasan Ibu Kota Baru
