IKN Percepat Pembangunan Kawasan Legislatif–Yudikatif, Delapan Kontrak Resmi Ditandatangani

KOMPAS.com – Upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap penting. Otorita IKN (OIKN) resmi menandatangani delapan paket kontrak pembangunan yang menjadi fondasi Kawasan Legislatif dan Yudikatif, di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Penandatanganan itu menguatkan akselerasi tahap II pembangunan IKN yang difokuskan pada kawasan lembaga tinggi negara menuju target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Hingga Desember 2025, OIKN telah menandatangani 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap II (2025–2029).

Dari jumlah tersebut, 14 merupakan paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki masa konstruksi yang lebih intensif.

Baca juga: Depo Bangunan Ekspansi ke Pekanbaru, Siap Rebut Peluang Bisnis Material Konstruksi

Delapan kontrak baru 

Delapan paket kontrak yang diteken meliputi:

• Lima paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang mencakup 16 gedung di atas lahan seluas 41,81 hektar (ha).
• Dua paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri dari 4 gedung pada persil seluas 15,15 ha.
• Satu paket pembangunan bangunan kantor pendukung, yakni pembangunan Kantor OIKN tahap II (3 gedung di area 2,9 hektar) dan Kantor Polres IKN tahap I (3 gedung di lahan 3,07 ha).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya memastikan standar kualitas yang tinggi pada seluruh tahapan pembangunan.

“Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: OJK Mau Atur Batasan Repricing Premi Asuransi, Tak Boleh Berubah di Tengah Masa Kontrak

Penandatanganan delapan kontrak tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana, standar teknis, serta prinsip keberlanjutan yang ditetapkan OIKN.

OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan mendorong kesiapan kawasan dalam mendukung operasional sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.