Banggar DPR RI Berikan Dukungan Kuat untuk Keberlangsungan Pembangunan IKN

KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN) mendapatkan dukungan yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). 

Hal tersebut melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke IKN tepatnya ke Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 19–20 November 2025.

Kunjungan tersebut menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan percepatan pembangunan IKN sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaan agar seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai target.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan.

“Peraturan Presiden (Perpres) 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun,” ujar Basuki dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: IKN Terus Berlanjut, 22 Tower Rusun Dibangun dengan APBN Rp 382,5 Miliar

Hal tersebut dikatakan Basuki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Banggar DPR RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur di IKN, Kamis (20/11/2025).

Rangkaian rakor tersebut diisi dengan paparan Otorita IKN mengenai proses pembangunan tahap kedua IKN yang kini memasuki fase konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif.

Proses Pembangunan tersebut terdiri dari tiga batch, yakni batch 1 (2025) sebagai kontrak tahun tunggal yang telah mencatatkan rata-rata progres konstruksi 76 persen per 10 November 2025.

Sementara itu, batch 2 (2025–2027) tengah berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres terkontrak tiga paket fisik dan enam paket manajemen konstruksi.

Adapun batch 3 (2026–2028) kini berada dalam tahap persiapan tender.

Kolaborasi pendanaan pembangunan IKN

Dari sisi pendanaan, pembangunan IKN mengandalkan kombinasi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Baca juga: Lelang Proyek Rumah Tapak dan Rusun ASN di IKN Dibuka Lewat Investara

Per 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp 158,73 triliun, meliputi hunian, jalan, hingga Multi Utility Tunnel (MUT).

Selain itu, sudah ada 50 investor swasta dan lembaga yang menandatangani kerja sama di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp 66 triliun.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah menegaskan bahwa dukungan parlemen bersifat konkret.

“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7 persen,” katanya.

Baca juga: IKN Ibu Kota Politik 2028, Kualitas Layanan Pertanahan Harus Naik Kelas

Dengan kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta investor swasta, pembangunan IKN semakin menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan langkah strategis memperkuat pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia.

Fondasi kolaboratif ini menjadi kunci untuk memastikan IKN tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.