Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Siap Dibangun, Basuki Hadimuljono Tegaskan Pentingnya Kualitas Pembangunan

KOMPAS.com - Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara ( IKN) resmi dimulai. 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/11/2025).

Adapun pembangunan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif ditandai dengan penandatanganan dua paket kontrak.

Pertama, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk. 

Baca juga: Sah, Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Dimulai

Penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (31/10/2025).

Lingkup pekerjaan dari kontrak itu, meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Kedua, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp 1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer (km) dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027. 

Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,1 triliun, total panjang 5,399 km dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Sementara itu, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar.

Baca juga: Pusat Kebudayaan Nusantara Tempati Lahan 33,38 Hektar di IKN

Pembangunan itu mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Pembangunan IKN Tahap II dibagi menjadi tiga batch, yakni single years contract 2025 untuk batch 1, multiyears contract 2025-2027 untuk batch 2, dan multiyears contract 2026-2028 untuk batch 3. 

Pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung adalah batch 1 dan akan selesai pada akhir Desember 2025. 

Sementara itu, tiga paket pekerjaan yang telah terkontrak merupakan bagian dari batch 2.

Saat ini, pada batch 2, sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender, meliputi pembangunan perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, seperti infrastruktur sumber daya air (SDA) dan jaringan perpipaan air minum. 

Selain itu, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender sehingga diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.

Baca juga: Otorita Gelar Sayembara Desain Nusantara Cultural Center IKN

Dengan ditandatanganinya tiga paket itu, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN resmi bergulir. Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.