Komisi II DPR RI Dukung Percepatan Pemindahan ASN dan Kesiapan IKN Jadi Ibu Kota Politik

KOMPAS.com - Dukungan terhadap percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 kembali menguat.

Kali ini, dukungan tersebut disampaikan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Gedung Nusantara, Selasa (25/11/2025).

Agenda rapat itu membahas capaian pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), monitoring kelanjutan konstruksi, serta kesiapan kelembagaan dalam transisi IKN menuju pusat pemerintahan politik Indonesia.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja telah menetapkan target pemindahan ASN ke IKN hingga 2028 sebanyak 4.100 pegawai.

Baca juga: IKN On The Track: Pemindahan ASN 16 Kementerian/Lembaga November 2025

Untuk mencapai target tersebut, Komisi II DPR RI dan Otorita IKN sepakat mendorong sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Selain membahas infrastruktur dan pemindahan ASN, agenda rapat kali ini juga menyoroti persiapan IKN sebagai pemerintahan daerah khusus (pemdasus), mulai dari penyusunan regulasi kelembagaan hingga langkah teknis operasional.

Dari sisi regulasi, Otorita IKN menyiapkan perpres terkait pembagian wilayah, struktur organisasi, serta pengelolaan aset dan keuangan.

Adapun persiapan teknis mencakup penegasan batas wilayah, kerja sama pelaksanaan urusan pemerintahan, serta penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.

Baca juga: Guru ASN Wajib Penuhi Beban Kerja Berdurasi 37 Jam 30 Menit

Dalam forum tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan sekaligus meluruskan isu yang beredar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Hak Atas Tanah.

“Putusan MK bukan mencabut hak atas tanah, tetapi merevisi mekanisme pemberiannya. Hak guna bangunan (HGB) misalnya, yang tadinya satu siklus diberikan sekaligus 80 tahun, diperbaiki menjadi satu siklus (yang) terdiri atas pemberian perpanjangan dan pembaharuan masing-masing 30-20 dan 30 tahun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Basuki menyampaikan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari investor dan pihaknya mengaku bersyukur IKN mendapat dukungan politik yang sangat kuat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa pemindahan IKN adalah perubahan sistemik.

Baca juga: Otorita IKN Jadi Pemerintah Daerah Khusus Tahun 2028

“Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan fungsi. Insyaallah pimpinan juga pindah, agar seluruh ekosistem pemerintahan bergerak,” ucapnya.

Optimisme terhadap IKN juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.

“Betapa bangga kita punya ibu kota atas rasa cipta karsa kita sendiri. Dengan pindah ke IKN, seluruh warga negara punya mimpi yang sama. Jangan ragu lagi tentang kelanjutan IKN!” tegasnya.

Dengan demikian, Otorita IKN berharap rapat ini semakin memperkuat koordinasi dan dukungan lintas lembaga agar pembangunan Nusantara berjalan sesuai target, menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, serta membuka peluang kemajuan ekonomi nasional melalui pusat pemerintahan baru.

Baca juga: Otorita IKN Klaim Tak Ada Investor Komplain Hak Guna Lahannya Dipangkas