BPH Migas dan Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Pengawasan BBM Subsidi melalui Perjanjian Kerja Sama

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati serta Pelaksana Harian (Plh) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Lukas Kossay, sebagai perwakilan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai.

Erika menegaskan pentingnya kerja sama antara BPH Migas dan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) tepat sasaran.

“Pemda memiliki pemahaman lebih mendalam tentang konsumen BBM di wilayahnya yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik,” ujar Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Baca juga: Permudah Nelayan Dapatkan BBM Bersubsidi, BPH Migas dan Kabupaten Jepara Integrasikan Aplikasi XStar dan Ninja

Dengan PKS itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Papua Pegunungan diharapkan dapat semakin efektif.

Erika juga optimistis bahwa kerja sama itu dapat mendukung penerbitan surat rekomendasi berbasis aplikasi XStar serta pengawasan dan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi sesuai alokasi volume di masing-masing daerah.

“Melalui PKS ini, kami berharap dapat mewujudkan pengendalian dan pengawasan yang lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambah Erika.

BPH Migas Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Sebagai informasi, kerja sama dengan Pemprov Papua Pegunungan merupakan PKS ke-16 yang dilakukan BPH Migas. PKS ini memuat pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Sebelumnya, BPH Migas telah menjalin PKS serupa dengan sejumlah provinsi, termasuk Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, dan Sumatera Utara.

Baca juga: BPH Migas Goes to Campus Ajak Anak Muda Cegah Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Terkait kerja sama itu, Lukas menyampaikan apresiasinya kepada BPH Migas.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. PKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan sekaligus menunjang pembangunan daerah,” ujar Lukas.

Untuk diketahui, acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra.

Hadir pula Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Papua Pegunungan, Yacobus Yadlel Mabel, serta Plh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Yoseph S Ukago.