KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) wilayah Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/9/2024).
Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk sektor transportasi berjalan sesuai kebutuhan.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi lembaganya dalam mengatur, mengawasi, dan memverifikasi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi.
"Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya. ASDP sendiri merupakan salah satu konsumen pengguna," ujar Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/9/2024).
Baca juga: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Distribusi BBM Subsidi, Komitmen BPH Migas untuk Masyarakat
Pada kunjungan tersebut, BPH Migas mendapatkan paparan mengenai proses bisnis, mulai dari pemesanan BBM subsidi ke badan usaha penugasan hingga penyalurannya ke kapal.
Erika menekankan bahwa pihaknya perlu memahami proses bisnis kapal-kapal yang menggunakan BBM subsidi.
"Hal ini menjadi evaluasi kami nantinya, terutama area-area terkait BBM subsidi yang perlu mendapatkan perhatian untuk memperbaiki kinerja pemanfaatannya pada 2024, serta meningkatkan akurasi perencanaan kuota BBM subsidi untuk 2025," jelasnya.
Di kesempatan itu, Erika juga menyampaikan rencana penerapan BBM rendah sulfur untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi standar emisi yang lebih ketat. Ia pun mengingatkan ASDP untuk mempersiapkan diri jika penerapan BBM rendah sulfur diimplementasikan untuk semua sektor pengguna.
Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Jatim Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi
"Termasuk melakukan penyesuaian pada mesin dan peralatan yang digunakan serta memastikan bahwa seluruh operasional dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti," tambahnya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan bahwa monitoring terhadap penyaluran BBM subsidi untuk kapal-kapal ASDP merupakan bukti pengawasan BPH Migas.
"Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari badan usaha penugasan sama dengan yang disalurkan. Kami cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran," ujar Halim.
Ia juga menekankan bahwa sistem terintegrasi perlu segera dibuat untuk memastikan penyaluran BBM subsidi oleh ASDP tepat sasaran.
Baca juga: Revisi Aturan Penyaluran BBM Subsidi, BPH Migas Ajak Berbagai Pihak Beri Masukan agar Tepat Sasaran
Menanggapi kunjungan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kusnadi C Wijaya menyatakan apresiasinya.
"Kami mendapatkan banyak masukan dan tentunya jadi introspeksi ke depan," kata Kusnadi.
Ia juga menyambut baik rencana digitalisasi sistem penyaluran BBM subsidi dan menyatakan kesiapan ASDP untuk berkolaborasi.
ASDP memiliki 27 cabang di seluruh Indonesia, 318 lintasan yang terdiri dari 109 lintasan komersial dan 209 lintasan perintis, 220 kapal ro-ro, 37 pelabuhan, dan 53 tempat pengisian BBM.
Baca juga: BPH Migas Ajak Berbagai Pihak Beri Masukan Rancangan Perubahan Peraturan
Sebagai informasi, kunjungan ini dihadiri oleh jajaran anggota Komite BPH Migas seperti Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, serta Yapit Sapta Putra.
Selain itu, hadir pula Vice President (VP) Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lutfi Pratama, EGM Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti, dan Manager Corporate Sales Jatimbalinus Pande Andi Made Suryawan.