Pimpin Posko Nasional Sektor ESDM, Kepala BPH Migas Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Jelang Nataru

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional untuk Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penunjukkan tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), gas, listrik, serta antisipasi kebencanaan geologi guna menjaga keamanan selama perayaan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM dijadwalkan berlangsung mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024.

Sebagai Ketua Posko Nasional Sektor ESDM, Kepala BPH Migas Erika Retnowati memastikan pasokan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) aman menjelang Nataru.

Baca juga: Resmi Turun, Simak Rincian Harga LPG Nonsubsidi 5,5 Kg dan 12 Kg

“Stok gasoline, gasoil, minyak tanah (kerosene) maupun avtur memiliki ketahanan di atas 17 hari. Sedangkan, rata-rata ketahanan stok LPG mencapai 18 hari,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jumat (15/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan permintaan BBM berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama Nataru.

“Permintaan gasoline naik sekitar 4 persen, gasoil mengalami penurunan sebesar 3,6 persen. Kemudian, permintaan avtur mengalami kenaikan sekitar 6 persen, sedangkan BBM industri mengalami penurunan sekitar 9 persen,” jelas Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/12/2023).

Guna mengantisipasi lonjakan permintaan, lanjut dia, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) menyiagakan 114 Terminal BBM, lebih dari 7.400 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan 71 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Surya Dhoho Investama Berkolaborasi, Siap Operasikan DPPU di Kediri

Selain itu, kata Erika, fasilitas tambahan juga disiapkan di wilayah-wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi.

“Selama (Nataru 2024) pasokan LPG telah disiagakan di 23 Terminal LPG, 667 Stasiun Pengisian (Penggantian) Bahan Bakar Eceran (SP(P)BE), dan 4.972 agen LPG,” imbuhnya.

Erika mengatakan bahwa kondisi stok LPG dipertahankan agar tetap stabil selama periode Nataru. Selain itu, juga disiapkan agen dan pangkalan LPG Siaga 24 jam, terutama di wilayah yang diperkirakan memiliki permintaan tinggi.

“Ketersediaan LPG dijaga dengan penambahan pasokan LPG ke agen dan pangkalan. Seluruh SP(P)BE telah memperhitungkan perjalanan pengiriman LPG dari Depot LPG ke SP(P)BE untuk mengantisipasi kemacetan karena adanya peningkatan jumlah arus  kendaraan,” jelas Erika.

Baca juga: Resmi Turun, Simak Rincian Harga LPG Nonsubsidi 5,5 Kg dan 12 Kg

Tak hanya itu, lanjut dia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas juga melakukan pengawasan lapangan untuk memantau ketersediaan LPG.

Selain itu, dilakukan pula optimalisasi layanan Call Center Pertamina 135 dan Call Center Kementerian ESDM 136 untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyaluran gas dari 29 wilayah kerja

Adapun untuk jaringan gas (jargas), Erika menjelaskan, penyaluran gas dilakukan secara umum dari 29 wilayah kerja, yang terdiri dari 24 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Nataru.

“Diperkirakan jumlah penyaluran mencapai 897 million british thermal unit per day (BBTUD) kepada 3.019 pelanggan komersial dan industri, 1.967 pelanggan kecil, 834.165 pelanggan rumah tangga, serta pelanggan power, termasuk dalam kategori PLN Group,” jelasnya.

Baca juga: PLN Peduli Menerangi Masa Depan Para Perempuan Skizofrenia

Proses tersebut, lanjut dia, melibatkan optimalisasi jaringan dan infrastruktur gas bumi sepanjang lebih dari 31.000 kilometer (km), 13 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan 3 mobile refueling unit (MRU).

Jaringan dan infrastruktur gas bumi itu dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan kapasitas sebesar 177.750 liter setara premium (LSP), yang dijaga agar tetap andal dan aman.

Dalam kesempatan tersebut, Erika menjelaskan bahwa pasokan tenaga listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian besar Indonesia Timur pada 25 Desember 2023, juga dalam kondisi aman.

“Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah meningkatkan kesiagaan semua unit kerja untuk menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik,” imbuhnya.

Baca juga: Tingkatkan Pasokan Listrik, Pemprov Banten Rencanakan Pengadaan Lahan GITET 500 kV di Cikande

Langkah-langkah tersebut, lanjut Erika, dilakukan dengan menyiapkan Pedoman Operasi Khusus untuk Nataru.

Upaya lainnya adalah tidak melakukan penundaan pekerjaan atau pemeliharaan selama periode siaga Nataru, serta peningkatan koordinasi operasional antara unit pembangkit, penyaluran, dan distribusi listrik.

Pasokan listrik dalam kondisi aman

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Gatrik Kementerian ESDM Ida Nuryatin mengungkapkan bahwa pasokan listrik selama perayaan Nataru dalam kondisi aman.

"Namun, terdapat penurunan beban puncak listrik pada saat Nataru dibandingkan beban puncak normal,” katanya.

Baca juga: PLN Berupaya Tingkatkan Pasokan Listrik di Wilayah Sulawesi

Untuk menjamin pasokan listrik selama perayaan Nataru, lanjut Ida, PLN telah menyiapkan 1.853 pos siaga kelistrikan.

Selain itu, dilakukan backup khusus untuk pasokan listrik terhadap 2.378 gereja, 340 bandara, 629 stasiun kereta api, 247 terminal, 2.439 pelabuhan, dan lapangan kegiatan keagamaan.

Dalam sektor kebencanaan geologi, telah dibentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Geologi yang bertugas merespons dengan cepat setiap kejadian bencana dan siaga dalam waktu 24 jam.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan pemantauan secara cermat terhadap aktivitas gunung api di beberapa lokasi yang dianggap aktif.

Baca juga: 5 Gunung Api dengan Letusan Terbanyak Sepanjang 2023, Apa Saja?

“Badan Geologi telah meluncurkan portal mitigasi bencana geologi melalui website www.bgl.esdm.go.id atau www.vsi.esdm.go.id. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses secepat mungkin status gunung api,” ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM Hendra Gunawan.

Semua pihak diharapkan bersinergi

Untuk diketahui, Posko Nasional untuk Sektor ESDM bertempat di Gedung BPH Migas. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPH Migas juga melibatkan dukungan berbagai unit dan instansi terkait, baik internal dan eksternal.

Erika Retnowati berharap agar semua pihak dapat bersinergi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan posko.

Ia menekankan pentingnya mengantisipasi tantangan di awal dan menyelesaikannya dengan respons yang cepat.

Baca juga: Resmikan Posko Relawan di Bekasi, Ganjar Minta Aduan Masyarakat Dicatat dan Jaga Kesopanan

“Sinergitas ini tidak hanya di internal anggota posko, tetapi juga dengan para pemangku kepentingan lainnya,” imbuh Erika.

Pemangku kepentingan tersebut mencakup Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait pembatasan rute dan penanganan kemacetan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk aktivitas transportasi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT Jasa Marga terkait dengan kesiapan jalur tol, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk prakiraan cuaca dan mitigasi bencana.

Untuk pengaduan atau penyampaian informasi ke Posko Nasional Sektor ESDM, dapat menghubungi Posko BPH Migas melalui telepon (021-5276709), Call Centre ESDM (136), atau melalui email posko@esdm.go.id.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Akan Resmikan Posko TPS Gerakan Rakyat di 4 Kabupaten Jawa Tengah

Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2023/2024 resmi dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1078.K/HK.02/SJN.R/2023 tentang Tim Posko Nasional Sektor ESDM Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik Serta Antisipasi Kebencanaan Geologi.

Dalam konferensi pers tersebut juga hadir beberapa tokoh penting, seperti Anggota Komite BPH Migas, Kepala Biro KLIK Agus Cahyono Adi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Ditjen Migas, dan instansi terkait lainnya, serta perwakilan dari badan usaha.