Dukung Geliat Perekonomian Wilayah 3T, BPH Migas Dorong Putra Daerah Bangun Penyalur BBM Satu Harga

KOMPAS.com - Pemerintah telah menjalankan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia melalui program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sejak 2017. Hingga saat ini, sebanyak 503 penyalur BBM Satu Harga telah dibangun. 

Kebijakan tersebut bertujuan mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.

Program BBM Satu Harga juga mendorong geliat perekonomian wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Oleh karenanya, pelaksanaan BBM Satu Harga Harus tepat sasaran. 

Terkait hal itu, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra berharap, putra daerah dapat berpartisipasi aktif mendorong pembangunan BBM Satu Harga. 

“Kami mendorong supaya putra daerah berpartisipasi dalam melakukan investasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Kalau sekarang kami lihat, hampir semua putra daerah yang melakukan investasi untuk membangun wilayahnya,” ujarnya. 

Baca juga: Resmikan 26 Penyalur BBM Satu Harga di Sorong, BPH Migas: Harga Sama Seperti di Jakarta

Dia mengatakan itu dalam Peresmian 11 penyalur BBM Satu Harga Cluster Nusa Tenggara yang dipusatkan di SPBU 5685806, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/11/2023).

Pria yang kerap dipanggil Tiko itu mengatakan, dukungan investasi untuk membangun wilayah 3T akan mendorong perekonomian di daerah.

Sebab, masyarakat mendapatkan haknya dalam memanfaatkan BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar. 

Selain itu, geliat perekonomian di wilayah 3T akan tumbuh sebagaimana kota besar lainnya di Indonesia.

“Dengan pendirian BBM Satu harga di daerah 3T di NTT ini kami ingin perekonomian mulai digerakkan dari wilayah 3T,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (25/11/2023). 

Baca juga: Resmikan Penyalur BBM Satu Harga di Kapuas, BPH Migas: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 3T

Terlebih, daerah 3T di NTT yang menghasilkan produk, seperti vanili, cengkeh, kacang mete, kacang-kacangan, dan ikan dapat dibawa ke kota-kota besar yang ada di Bali, Lombok, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan wilayah lain. 

“Melalui ketersediaan BBM subsidi, kegiatan ekonomi dapat didukung dengan baik, serta transportasi masyarakat juga berjalan bagus,” jelasnya. 

Tiko juga mengatakan, distribusi hasil bumi dan perikanan dapat dibawa keluar daerah 3T sehingga perekonomian akan bergulir dan tumbuh. 

“Itulah yang diharapkan kami semua bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah-daerah, seperti Jawa, tetapi juga di wilayah 3T,” terangnya. 

Harus tepat sasaran

Lebih lanjut, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman program BBM Satu Harga bertujuan mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM yang merupakan kebutuhan sehari-hari. 

Baca juga: Pantau Kinerja SPBU di Sorong, Kepala BPH Migas: Pelayanan Sudah Hati-hati, tapi Administrasi Kurang

“Kalau dulu masyarakat harus jauh sekali jika ingin membeli BBM, sekarang sudah ada di sekitar mereka,” katanya. 

Saleh mengatakan, pemerintah melalui BPH Migas ingin menjadikan BBM Satu Harga untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah di masyarakat dan menggeliatkan perekonomian masyarakat.

Dia berharap, keberadaan BBM Satu Harga yang dekat dengan masyarakat bisa menggerakkan ekonomi.   

“Karena itulah, kami harus jaga betul BBM yang dijual ini tepat sasaran,” ujarnya.

Saleh mengatakan, pengawasan agar pendistribusian BBM tepat sasaran bukan hal mudah. 

Untuk itu, BPH Migas mengharapkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), badan usaha penugasan, masyarakat, dan pihak terkait lain agar pemanfaatan BBM Satu Harga sesuai peruntukannya. 

Baca juga: Pertamina Tunggu Restu BPH Migas untuk Izinkan Pertashop Jual Pertalite dan Solar

Untuk diketahui, BBM Satu Harga diperuntukkan bagi transportasi umum, kendaraan roda dua, UMKM, petani, nelayan, dan pelayanan umum. 

“BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi penyalahgunaan BBM Satu Harga,” ungkapnya. 

Saleh juga berharap, masyarakat dapat berpartisipasi untuk melaporkan ke pihak berwajib atau ke helpdesk BPH Migas melalui WA di nomor 081230000136. 

“Masyarakat harus sadar bahwa hanya mereka yang berhak yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi,” katanya. 

Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya mengatakan, pembangunan BBM Satu Harga merupakan salah satu wujud upaya PT Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang aktif mendorong program-program pemerintah, terutama dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. 

Baca juga: Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

“Dengan adanya lembaga penyalur BBM Satu Harga ini, Pertamina berharap bisa berperan langsung dalam peningkatan penyediaan energi yang berkeadilan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat 3T,” ujarnya. 

Menjawab kebutuhan masyarakat

Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Alor Alor Zeth Soni Libing menyambut pembangunan penyalur BBM Satu Harga dengan suka cita. 

Pasalnya, masyarakat Alor kini lebih mudah dalam mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor dan 318.000 masyarakat Kabupaten Alor, kami menyampaikan suka cita yang dalam dan terima kasih yang tulus kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan Pertamina karena telah membangun penyalur BBM Satu Harga,” ucapnya. 

Baca juga: BPH Migas Gandeng DPR dan Masyarakat Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

Zeth mengatakan, semua aktivitas masyarakat membutuhkan BBM sehingga program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat 3T dengan karakteristik geografi yang memengaruhi harga BBM. 

“Masyarakat Alor sebagian tinggal di pulau-pulau dan ketiadaan BBM atau ketika harus membeli BBM dengan harga mahal. Tentu hal ini menyulitkan kehidupan masyarakat. Kehadiran BBM Satu Harga sangat membantu kami,” ungkapnya. 

Zeth juga berharap, pembangunan BBM Satu Harga di Alor dapat ditambah lagi  karena manfaatnya yang besar dalam mendukung perekonomian masyarakat. 

“Kami masih butuh sekitar empat titik BBM Satu Harga untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Alor,” katanya.

Program BBM Satu Harga merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai upaya Pemerintah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baca juga: BPH Migas Minta Badan Usaha Bantu Jaga Pasokan dan Kualitas BBM

Hingga 2024 mendatang, ditargetkan dapat dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga.

Peresmian penyalur BBM Satu Harga di Alor merupakan bagian dari peresmian 51 penyalur BBM Satu Harga yang dilakukan serentak tanggal 24 November 2023.

Peresmian itu dipusatkan di empat titik, yaitu di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk wilayah Maluku dan Papua dengan total 26 penyalur. 

Selanjutnya, peresmian dilakukan di Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Nusa Tenggara dengan total 11 penyalur. 

Peresmian juga dilakukan di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 5 penyalur), serta Aceh Besar, Provinsi Aceh untuk wilayah Sumatera sebanyak 9 penyalur. 

Tampak hadir pada peresmian itu Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Staf Ahli Bupati Sumba Tengah Lukas Woli, dan perwakilan tokoh masyarakat Alor.

Baca juga: Manfaatkan Gas Bumi, BPH Migas Dukung Pembangunan Pipa Cisem Sepanjang 60 Km

Berikut 11 penyalur BBM Satu Harga Cluster Nusa Tenggara yang diresmikan:

1. SPBU 5684324 di Maronge, Kab.  Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat.
2. SPBU 5685806 di Alor Barat Laut, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur.
3. SPBU 5685330 di Amfoang Selatan, Kab.  Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.
4. SPBU 5685904 di Rote Barat, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.
5. SPBU 5685506 di Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Prov.  Nusa Tenggara Timur
6. SPBU 5686409 di Nangaroro, Kab.  Nagekeo, Prov. Nusa Tenggara Timur.
7. SPBU 5686605 di  Lebatukan, Kab.   Lembata, Prov. Nusa Tenggara Timur.
8. SPBU 5686724 di Sano Nggoang, Kab.  Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur.
9. SPBU 5685507 di Boking, Kab. Timor Tengah Selatan,  Prov.  Nusa Tenggara Timur.
10. SPBU 5687203 di Umbu Ratu Nggay, Kab.   Sumba Tengah, Prov.  Nusa Tenggara Timur.
11. SPBU 5685331 di Kupang Barat, Kab.  Kupang,  Prov. Nusa Tenggara Timur.