Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Eman Salman Arief saat melakukan kunjungan bersama ke Terminal BBM (TBBM) Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumsel, Jumat (26/5/2023).
KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Eman Salman Arief memastikan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat terpenuhi.
Untuk keamanan distribusi, Eman meminta badan usaha untuk menjaga komunikasi intensif dengan BPH Migas. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan Jenis BBM Tertentu (JBT)
"Jaga pasokan (BBM) dan kawal kuota yang ada, seperti JBT. Khususnya, pengawalan di Sumatera Selatan (Sumsel)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/5/2023).
Baca juga: Menabung 10 Tahun, Petani Berusia 105 Tahun Asal Sumsel Akhirnya Berangkat Haji
Pernyataan tersebut Eman sampaikan saat melakukan kunjungan bersama Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim ke Terminal BBM (TBBM) Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumsel, Jumat (26/5/2023).
Menurutnya, pasokan ketersediaan BBM harus dijaga karena adanya kecenderungan peningkatan konsumsi BBM menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kelancaran subsidi BBM jelang Pemilu 2024, kata Eman, harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait.
"Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat,” ucapnya.
Baca juga: Ketua LPS Beberkan Dampak Positif dan Negatif dari Potensi Gagal Bayar Utang AS
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim saat melakukan kunjungan ke Terminal BBM (TBBM) Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumsel, Jumat (26/5/2023).
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan bahwa hubungan baik antara pihaknya dan badan usaha perlu terus dibangun dan dijaga bersama.
"(Hubungan baik ini) antara BPH Migas dan badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan BBM," imbuhnya.
Baca juga: Alasan Pemerintah Belum Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi
Oleh karenanya, Halim meminta badan usaha untuk melaporkan kepada BPH Migas apabila ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM.
Selain itu, ia mengimbau kepada badan usaha untuk segera melaporkan pada BPH Migas apabila ada sinyal untuk penambahan kuota atau terjadi potensi penambahan kuota di kabupaten atau kota.
"Segera dilaporkan ke BPH Migas. Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya," ujar Halim.
Tak lupa, ia juga meminta produksi BBM, terutama Biosolar di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Baca juga: Fakta di Balik Istilah Solar Busuk yang Melekat pada Biosolar
Pada kesempatan yang sama, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) M Zibali berharap, pihaknya dan BPH Migas bisa semakin meningkatkan komunikasi yang sudah terjalin.
“(Untuk) program Subsidi Tepat sudah dilaksanakan sejak 2022 dan kami berharap dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 Harga di wilayah Sumbagsel,” ucapnya.
Sementara itu, General Manager Refinery Unit (RU) III Yulianto Triwibowo mengatakan bahwa RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia.
“Selain itu, RU III Plaju memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi di Tanah Air,” ujarnya.
