Awasi Distribusi BBM, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Kepri

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 22 Desember 2022
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepri, Kamis (22/12/2022).
DOK. Humas BPH Migas Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepri, Kamis (22/12/2022).

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasi tepat sasaran.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengendalian dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepri, Kamis (22/12/2022).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menilai, PKS itu penting karena pemerintah daerah (pemda) merupakan pihak yang mengetahui konsumen di wilayahnya dan yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP.

“Jadi kami mohon bantuan kepada pemda untuk dapat memberikan rekomendasi kepada konsumen pengguna yang berhak dan juga  turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis.

Erika berharap, Pemprov Kepri dapat memberikan dukungan atas verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi serta surat identitas kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Baca juga: Resmikan Posko Nasional ESDM Nataru, Kepala BPH Migas Jamin Stok BBM dan LPG untuk Nataru Aman

Dia juga berharap, Pemprov Kepri mendukung pengawasan dan pendistribusian volume kuota JBT dan JBKP tepat sasaran.

“Dengan PKS ini kami harap dapat segera diimplementasikan dan dapat berjalan dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Adapun perjanjian itu merupakan tindak lanjut dari PKS sebelumnya dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani pada akhir Oktober 2022.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Kepri dan ke depannya agar dapat diikuti daerah lainnya” tutur Erika.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Provinsi Kepri yang terdiri dari 2.000 pulau dengan 300 pulau berpenghuni memiliki tantangan distribusi BBM yang tidak mudah.

Baca juga: Jaga Distribusi JBT dan JBKP, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Korlantas Polri dan PPN

“Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Provinsi Kepri akan membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan agar efektif dan tepat sasaran,” ungkap Ansar.

Perlu diketahui, ruang lingkup kerja sama antara BPH Migas dan Pemprov Kepri, meliputi:

  1. Pertukaran data dan/atau informasi pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa di lingkungan Kepri kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
  2. Pengawasan atas pembelian JBT berdasarkan surat identitas yang diterbitkan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing di lingkungan Kepri kepada konsumen pengguna JBT.
  3. Meningkatkan tertib pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi dan surat identitas yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP.
  4. Melakukan pengendalian atas kuota JBT dan JBKP per kabupaten/kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan.
  5. Melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap JBT dan JBKP di Kepri.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran
BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran
BPH Migas
BPH Migas Tandatangani Komitmen pada Rapat Kerja Tahun Anggaran 2023
BPH Migas Tandatangani Komitmen pada Rapat Kerja Tahun Anggaran 2023
BPH Migas
Sah! Pemerintah Tetapkan Kuota Pertalite 32,56 Juta KL dan Solar 17 Juta KL pada 2023
Sah! Pemerintah Tetapkan Kuota Pertalite 32,56 Juta KL dan Solar 17 Juta KL pada 2023
BPH Migas
BPH Migas Sebut Sinergitas Berperan Penting Lancarkan Distribusi BBM Periode Nataru
BPH Migas Sebut Sinergitas Berperan Penting Lancarkan Distribusi BBM Periode Nataru
BPH Migas
BPH Migas: Penyelundupan BBM Bersubsidi Capai 1,4 Juta Liter Sepanjang 2022
BPH Migas: Penyelundupan BBM Bersubsidi Capai 1,4 Juta Liter Sepanjang 2022
BPH Migas
BPH Migas dan Polri Ungkap Penyelundupan 1,4 Juta Liter BBM Bersubsidi Sepanjang 2022
BPH Migas dan Polri Ungkap Penyelundupan 1,4 Juta Liter BBM Bersubsidi Sepanjang 2022
BPH Migas
BPH Migas Catatkan Sejumlah Capaian Positif Sepanjang 2022, Apa Saja?
BPH Migas Catatkan Sejumlah Capaian Positif Sepanjang 2022, Apa Saja?
BPH Migas
Awasi Distribusi BBM, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Kepri
Awasi Distribusi BBM, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Kepri
BPH Migas
H-4 Natal 2022, BPH Migas Pastikan Stok BBM Aman untuk 21 Hari
H-4 Natal 2022, BPH Migas Pastikan Stok BBM Aman untuk 21 Hari
BPH Migas
Resmikan Posko Nasional ESDM Nataru, Kepala BPH Migas Jamin Stok BBM dan LPG untuk Nataru Aman
Resmikan Posko Nasional ESDM Nataru, Kepala BPH Migas Jamin Stok BBM dan LPG untuk Nataru Aman
BPH Migas
HUT Ke-20, BPH Migas Diharapkan Bisa Penuhi Ketersediaan dan Distribusi BBM di Indonesia
HUT Ke-20, BPH Migas Diharapkan Bisa Penuhi Ketersediaan dan Distribusi BBM di Indonesia
BPH Migas
25 Badan Usaha dan 2 Pemda Raih Penghargaan BPH Migas 2022, Menteri ESDM: Jadikan Penyemangat
25 Badan Usaha dan 2 Pemda Raih Penghargaan BPH Migas 2022, Menteri ESDM: Jadikan Penyemangat
BPH Migas
Jaga Distribusi JBT dan JBKP, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Korlantas Polri dan PPN
Jaga Distribusi JBT dan JBKP, BPH Migas Jalin Kerja Sama dengan Korlantas Polri dan PPN
BPH Migas
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota
BPH Migas
BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga Indonesia Timur, 400 Penyalur Sudah Beroperasi
BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga Indonesia Timur, 400 Penyalur Sudah Beroperasi
BPH Migas