Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Kompas.com - 05/07/2022, 12:57 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung ( Kejagung) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan dua bekerja sama.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.

Pertama, kata dia, adalah kerja sama peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, dan seminar.

“Kedua, melakukan konsultasi atau pendampingan dalam asistensi perkara. Ketiga, memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Erika dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Selasa (5/7/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Kejagung RI, Senin (4/7/2022). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas.

Erika mengungkapkan, apabila peran PPNS di lingkungan BPH Migas semakin kuat, maka  dapat memperkuat pengawasan di lapangan dalam menyalurkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.

Baca juga: Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

“Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi,” ucapnya.

Sebagai penerima audiensi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana memberikan sambutan positif terhadap tujuan BPH Migas.

Sebab, kata dia, audiensi tersebut sebagai langkah kolaborasi kedua institusi untuk mengawasi penyaluran distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

“Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi. Baik yang sifatnya preventif maupun represif,” imbuh Fadli.

Baca juga: Tahun Ini, Gagas Energi Dorong Pemanfaatan Gas Bumi di Jateng-DIY

Adapun kesiapan Kejagung, lanjut dia, diwujudkan melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, berbagai rapat koordinasi (rakoor), kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah.

Pada kesempatan tersebut, Fadli mengungkapkan, pihak Kejagung juga mengusulkan agar dibentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum.

“Aparat penegak hukum yang dimaksud, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI serta lintas kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya

Pembentukan tim gabungan tersebut, lanjut Fadli, bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM. Khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi itu, sebut dia, BPH Migas dan Kejagung harus segera melakukan rakoor lanjutan. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Terkini Lainnya
Wakil Menteri ESDM dan BPH Migas Pastikan Pasokan BBM di Batang dan Semarang Aman

Wakil Menteri ESDM dan BPH Migas Pastikan Pasokan BBM di Batang dan Semarang Aman

BPH Migas
Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru 2024, Ini Strategi Pengamanan Energi dan Infrastruktur

Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru 2024, Ini Strategi Pengamanan Energi dan Infrastruktur

BPH Migas
Sinergi Lintas Sektor Jamin Keberhasilan Posko Nataru 2024/2025

Sinergi Lintas Sektor Jamin Keberhasilan Posko Nataru 2024/2025

BPH Migas
Menteri ESDM Pastikan Energi Tersedia Lancar untuk Nataru 2024/2025

Menteri ESDM Pastikan Energi Tersedia Lancar untuk Nataru 2024/2025

BPH Migas
31 Penyalur BBM Satu Harga Hadir di Ambon, Diharapkan Dongkrak Perekonomian Masyarakat

31 Penyalur BBM Satu Harga Hadir di Ambon, Diharapkan Dongkrak Perekonomian Masyarakat

BPH Migas
BBM Satu Harga Diresmikan di Ambon, Bahlil Lahadalia: Pemerintah Hadir Jamin Ketersediaan Bahan Bakar

BBM Satu Harga Diresmikan di Ambon, Bahlil Lahadalia: Pemerintah Hadir Jamin Ketersediaan Bahan Bakar

BPH Migas
Tantangan dan Kerja Sama dalam Pengembangan Penyalur BBM Satu Harga di Wilayah 3T

Tantangan dan Kerja Sama dalam Pengembangan Penyalur BBM Satu Harga di Wilayah 3T

BPH Migas
Pencapaian Program BBM Satu Harga di Papua, Wujud Keadilan Energi bagi Masyarakat 3T

Pencapaian Program BBM Satu Harga di Papua, Wujud Keadilan Energi bagi Masyarakat 3T

BPH Migas
Penyalur BBM Satu Harga Diresmikan di Kalimantan dan Sumatera, BPH Migas: Dijaga dan Dimanfaatkan Bersama

Penyalur BBM Satu Harga Diresmikan di Kalimantan dan Sumatera, BPH Migas: Dijaga dan Dimanfaatkan Bersama

BPH Migas
Gerakkan Perekonomian Rakyat, BPH Migas Resmikan 6 Penyalur BBM Satu Harga di Sumatera dan Kalimantan

Gerakkan Perekonomian Rakyat, BPH Migas Resmikan 6 Penyalur BBM Satu Harga di Sumatera dan Kalimantan

BPH Migas
Dukungan Pemerintah untuk Hilirisasi Gas Bumi, Insentif dan Peluang Investasi

Dukungan Pemerintah untuk Hilirisasi Gas Bumi, Insentif dan Peluang Investasi

BPH Migas
Tantangan dan Peluang Infrastruktur Gas Bumi untuk Hilirisasi

Tantangan dan Peluang Infrastruktur Gas Bumi untuk Hilirisasi

BPH Migas
Peran Hilirisasi Gas Bumi dalam Peningkatan Ekonomi Nasional

Peran Hilirisasi Gas Bumi dalam Peningkatan Ekonomi Nasional

BPH Migas
Wamen ESDM: Kolaborasi Stakeholder Hilir Migas Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Wamen ESDM: Kolaborasi Stakeholder Hilir Migas Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

BPH Migas
Rerata Realisasi JBT, JBKP, dan JBU Sektor Hilir Migas Capai 85 Persen Kuota

Rerata Realisasi JBT, JBKP, dan JBU Sektor Hilir Migas Capai 85 Persen Kuota

BPH Migas
Bagikan artikel ini melalui
Oke