KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).
"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).
Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).
Baca juga: Gelar Talkshow di Kairo, BNPT Ajak WNI Waspadai Ideologi Kekerasan
Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.
"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.
"Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," paparnya.
Baca juga: Ciptakan Lingkungan Belajar Anti Bullying, BNPT Gelar Program Sekolah Damai
Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.
Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.