KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Republik Indonesia (RI) melaksanakan diseminasi bahaya radikal- terorisme bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, Sabtu (9/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Profesor Dr H Mohammed Rycko Amelza Daniel Msi mengatakan, warga negara Indonesia (WNI), terutama PMI di Hong Kong, perlu mendapatkan pengetahuan guna menumbuhkan resiliensi terhadap radikal-terorisme.
Peningkatan itu dapat dilakukan dengan menguatkan konsep nilai kebangsaan dan persatuan antarsesama WNI di luar negeri.
"Perlu menguatkan konsep kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan menjaga orang-orang terdekat agar tidak mudah terhasut oleh ajaran kebencian," ujar Rycko dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/3/2024).
Rycko menambahkan, aktivitas kelompok penganut ideologi kekerasan saat ini masih sering ditemukan. Utamanya, aktivitas yang berkedok penggalangan dana dan radikalisasi pada perempuan, anak, serta remaja.
Meski begitu, aksi terbuka terkait sejumlah aktivitas tersebut tidak ditemukan sepanjang 2023.
"Tidak terjadi serangan terorisme di Indonesia pada 2023. Namun, masih terdapat sejumlah penangkapan pelaku terorisme, khususnya terkait upaya penggalangan dana untuk operasional jaringan dan peningkatan radikalisasi terhadap perempuan, anak, dan remaja," ungkapnya.
Selain Rycko, ada pula pemaparan dari Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto dalam kegiatan diseminasi untuk para PMI.
Baca juga: Cegah Ekstremisme, BNPT dan Kemendesa PDTT Jalin Keja Sama Jalankan Program Desa Siapsiaga
Dalam kesempatan itu, Andhika memaparkan sejumlah hasil penelitian terkait PMI dan jenis kasus yang pernah terjadi kepada PMI di Hong Kong.
"Ada aktivitas di media sosial, pendanaan, hingga komitmen untuk melakukan bom bunuh diri di Indonesia," jelas Andhika.
Komitmen BNPT dalam melaksanakan program pencegahan terorisme sebagai upaya peningkatan resiliensi PMI di Hong Kong terhadap radikal-terorisme disambut dengan baik oleh Konsul Jenderal Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong Yul Edison.
"Kami mendukung program pencegahan terorisme baik, offline maupun hybrid. Contohnya, seperti kegiatan welcoming program kepada PMI yang baru datang ke Hong Kong. WNI yang ada di Hong Kong sendiri jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dengan mayoritas PMI. Para pekerja migran selama ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Hong Kong karena bekerja dengan baik,” kata Edison.
Baca juga: Indonesia Masuk Kategori “Low Impacted”di Global Terrorism Index 2004, BNPT: Ini Capaian Besar
Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Insinyur Jenderal (Irjen) Polisi Drs I Ketut Suardana menyebutkan bahwa PMI punya peran penting bagi negara.
Hal tersebut lantaran PMI menjadi penyumbang devisa kedua setelah sektor minyak dan gas (migas).
Oleh karena itu, Ketut menegaskan bahwa PMI tidak boleh berangkat ke luar negeri secara nonprosedural karena rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sebagai informasi, pada akhir sesi pada acara tersebut, dilakukan juga kegiatan pemutaran film dengan judul Pilihan.
Film itu diprakarsai oleh Noor Huda Ismail (Ruang Migran) dan diproduseri oleh Ani Ema Susanti. Film ini sendiri bercerita tentang kisah persoalan perempuan pekerja migran dan jebakan terorisme di media sosial.
Baca juga: Gelar Rakernas 2024, BNPT Fokuskan Perlindungan untuk Perempuan, Anak, dan Remaja