Kepala BRGM Hadiri Rakorsus Penanggulangan Karhutla sebagai Upaya Konsolidasi Multipihak

DOK. BRGM Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rakorsus Penanganan Karhutla.

KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ( BRGM) menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla) yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Rakorsus Penanggulangan Karhutla dipimpin dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari menteri, kepala lembaga, dan gubernur daerah rawan karhutla.

Hadir pula Pangdam/Danrem, Kapolda, kepala Kejaksaan Tinggi, para pelaksana teknis lapangan BPBD, serta kepala UPT Kementerian LHK.

Peserta diminta untuk melaporkan secara langsung terkait karhutla di daerahnya masing-masing.

Diketahui, hingga 7 Oktober 2023, sejumlah 7.307 hotspot (titik panas) karhutla meningkat dari tahun sebelumnya karena kemarau panjang dan El Nino.

Siaga Darurat Karhutla di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten pun dilakukan sebagai langkah preventif. Ada pula tindakan monitoring hotspot di kawasan rawan terbakar.

Mahfud MD juga menghimbau seluruh lembaga/kementerian, Panglima TNI Polri, kepala daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk turut andil dalam penanggulangan karhutla sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

BRGM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berkomitmen untuk merestorasi gambut di tujuh provinsi wilayah target. Program-program yang dijalankan adalah Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK) dan Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT) di wilayah rentan karhutla.

BRGM juga mendorong pembasahan lahan dengan membangun sekat-sekat kanal dan sumur bor serta melakukan monitoring tinggi muka air pada lahan gambut melalui sistem SIPALAGA untuk peringatan dini (early warning system).

Kemudian, BRGM melakukan koordinasi dengan para mitra, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang memliki kepentingan dalam mencegah karhutla.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati memaparkan, puncak dampak El Nino akan terjadi pada bulan September-Oktober 2023 dan diprediksikan akan berlangsung hingga Februari 2024.

Sepanjang waktu tersebut, sebut dia, terjadi perubahan iklim akibat musim kemarau dan kenaikan suhu panas bumi.

“Jika dibandingkan dengan El-Nino pada 2015 dan 2019, tahun ini status El-Nino lebih kecil dan terkendali karena telah dilakukan mitigasi sejak Februari 2023," tutur Dwikorita melalui keterangan persnya, Selasa (10/10/2023).

Ia menjelaskan, BMKG terus berupaya membasahi air di lahan gambut di daerah rawan terbakar dan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

"Modal utama TMC adalah awan yang berpotensi hujan. Target tahun ini tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memulihkan kualitas udara.” tutur Dwikorita.

DOK. BRGM Kepala BRGM Hartono beserta instansi terkait menghadiri Rakorsus Penanggulangan Karhutla.

Sementara itu, sepanjang 2022, BRGM telah merestorasi gambut sejumlah 244.168 hektar di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Provinsi-provinsi ini masuk dalam 11 provinsi dengan status Siaga Darurat Karhutla. Adapun provinsi lainnya, yakni Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Beberapa Provinsi bahkan telah menaikan status menjadi Tanggap Darurat, yaitu Kalimantan Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Batu Jawa Timur karena kebakaran di Gunung Arjuno.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD berterima kasih kepada seluruh pihak atas kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin dalam menangani karhutla.

“Empat tahun telah dilalui dengan baik. Kami berharap komitmen ini terus berlanjut dan mempertahankan siap siaga karhutla, khususnya pada puncak musim kemarau dan El Nino yang masih berlangsung," paparnya.