Mitigasi Perubahan Iklim, BRGM Gelar FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 di Riau
FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Riau, Selasa (8/8/2023).
KOMPAS.com - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ( BRGM) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas memfasilitasi percepatan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Langkah BRGM tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia terkait mitigasi perubahan iklim lewat Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan salah satunya melalui pengelolaan gambut untuk mengurangi emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran lewat perbaikan tata air dan restorasi gambut.
Provinsi Riau memiliki gambut terluas di Indonesia. Sesuai dengan Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2017, luas lahan gambut di Riau adalah sebesar 5,3 juta hektar yang berada di 59 Kesatuan Hidrologis Gambut ( KHG).
Baca juga: Sekretaris BRGM Temui Pj Gubernur Papua Selatan Bahas Restorasi Gambut dan Mangrove
Selama 2016-2022, BRGM telah melaksanakan restorasi gambut di 209.977 lahan di Riau. Usaha ini dapat dicapai berkat pembangunan 1.618 unit sekat kanal, revegetasi 140 hektar lahan, serta revitalisasi 86 paket mata pencaharian masyarakat.
Salah satu KHG di Riau, yakni KHG Sungai Siak-Kampar, dikelola oleh masyarakat dan sektor swasta. Untuk mengelola KHG ini, diperlukan kolaborasi bersama agar restorasi gambut bisa berjalan secara sistematis dan terpadu.
Selain sektor swasta, restorasi gambut di Riau juga berhasil terwujud berkat kerja sama dengan sejumlah mitra, mulai dari pemerintah daerah (pemda), civil society organization ( CSO)/non-governmental organization ( NGO), hingga perguruan tinggi.
Sinergi bersama dalam merestorasi gambut diharapkan dapat mengembalikan daya dukung ekosistem gambut, sehingga KHG yang optimal dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Baca juga: Kisah Petani Talio Hulu Kalteng Diminta Tanam Padi di Lahan Gambut, BRGM: Cegah Karhutla
Pengelolaan ekosistem gambut berperan penting terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Upaya ini masuk sebagai aksi pengurangan emisi lewat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan kapasitas hutan alam dan karbon, perbaikan tata air gambut, serta penjagaan tutupan hutan lahan.
Adapun strategi yang digunakan adalah rewetting, revegetasi, dan revitalisasi (3R). Rewetting artinya menjaga tingkat kebasahan lahan gambut, revegetasi adalah melakukan penanaman kembali untuk memperbaiki tutupan lahan, serta revitalisasi yang berarti membantu mata pencaharian masyarakat sebagai alternatif penghidupan untuk menjaga gambut.
Langkah nyata BRGM lainnya adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Universitas Riau (Unri) Senin (8/8/2023).
Baca juga: Bantu Mahasiswa Terapkan Ilmu di Masyarakat, BRGM Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek
FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan restorasi gambut, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, perwakilan Rektor Unri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak.
Kemudian, hadir pula perwakilan dari Bappeda Pelalawan, Kementerian LHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), CSO/NGO, hingga sektor swasta.
Kepala BRGM Hartono memberikan sambutan dalam FGD yang diselenggarakan di Unri, Selasa (8/8/2023). Komitmen turunkan GRK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) lewat Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau.
Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, pihaknya menerapkan "Riau Hijau" untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berguna bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Riau.
"Rencana Aksi Riau Hijau dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi nonpemerintah, mitra pembangunan, serta media," tutur Hariyanto saat menghadiri acara FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Riau, Senin.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unri Mubarak mengatakan, perguruan tinggi ikut membantu pemerintah mewujudkan komitmen pengurangan emisi karbon.
"UNRI telah mengirimkan sejumlah ahli untuk mendukung riset terkait restorasi gambut. Hal ini menjadi komitmen Unri untuk memulihkan lingkungan hidup di sekitar," tutur Mubarak.
Selain itu, sebutnya, Unri juga telah menganggarkan sejumlah dana untuk mendukung riset terkait restorasi gambut. Ada pula mata kuliah Pengelolaan Lingkungan yang telah dimasukkan sebagai kurikulum universitas.
Baca juga: Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut, BRGM Gelar Sekolah Lapang Petani Gambut
"Kami berharap langkah-langkah ini menjadi dukungan konkret sekaligus contoh bagi stakeholder lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BRGM Hartono mengatakan, FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Riau mengedepankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas berbagai stakeholder.
"KHG Sungai Siak-Kampar merupakan model pertama pengelolaan gambut yang sistematis dan terpadu dalam mewujudkan restorasi gambut permanen mencapai target FOLU Net Sink 2030," ujarnya.
Menurut Hartono, sinergitas pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten (pemkab), CSO/NGO, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengelolaan gambut di daerah.
"Ke depannya, kami berharap model ini dapat menjadi best practice untuk KHG-KHG lainnya," harap Hartono.
Baca juga: BRGM Fokus Lakukan Restorasi Gambut agar Masyarakat Sumsel Sejahtera
