BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan

Nana Triana
Kompas.com - Minggu, 21 Juni 2020
BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan Dok. BPJS KesehatanDirektur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, saat konferensi pers, Sabtu (20/06/2020)

KOMPAS.com - Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan kompleksnya program dan besarnya dana biaya manfaat Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan. 

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan berupaya membangun sistem pencegahan terjadinya hal tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem ini nantinya dapat mendeteksi beragam indikasi terjadinya kecurangan dalam program JKN-KIS. 

“Di Indonesia, atas audit yang dilaksanakan BPKP tahun lalu potensi kecurangan ditemukan satu persen, namun bukan berarti kita harus menoleransi hal tersebut. Kita harus lihat apa penyebabnya, bisa jadi sistemnya atau karena ketidaktahuan, perbedaan pemahaman atau karena kesengajaan,” jelas Bayu, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/06/2020).

Dibuatnya sistem ini, menurut Bayu, juga selaras dengan Peraturan Presidan (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

BPJS Kesehatan, dalam perpres tersebut diberi tanggung jawab untuk membangun sistem pencegahan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif.

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

Sistem yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut akan mendeteksi berbagai indikasi kecurangan dari hasil audit klaim, analisis data pemanfaatan, dan laporan whistle blower

Untuk mendukungnya BPJS Kesehatan, ungkap Bayu, juga telah menyusun kebijakan dan pedoman khusus yaitu Peraturan BPJS Kesehatan No 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang sistem pencegahan kecurangan.

Peraturan tersebut akan membantu mengembangkan budaya pencegahan kecurangan. Selain itu, mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kesesuaian antara mutu dan biaya. 

“Tugas BPJS Kesehatan adalah memastikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan klaim yang ditagihkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Bayu.

Bayu juga menambahkan, bahwa standar kendali mutu dan kendali biaya sangat membantu pencegahan kecurangan. Dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan.

“Jika kendali mutu dan kendali biaya berjalan baik, risiko potensi kecurangan pun bisa diminimalisasi,” ujar Bayu

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul

Menyadari bahwa pencegahan kecurangan perlu melibatkan berbagai pihak dalam cakupan yang lebih luas, BPJS Kesehatan pun melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga.

BPJS Kesehatan juga membentuk unit kerja bidang Manajemen Utilisasi dan AntiFraud dan membentuk Tim Pencegahan Kecurangan di seluruh cabang.

Dinas Kesehatan kabupaten dan kota, serta fasilitas kesehatan juga didorong untuk membentuk tim pencegahan kecurangan.

Sejak 2017 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan untuk membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN.

Baca juga: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diharapkan Capai 104 Juta jiwa

Jika investigasi membuktikan bahwa terjadi tindakan kecurangan, BPJS Kesehatan tidak akan membayarkan klaim.

“BPJS Kesehatan juga dapat tidak memperpanjang kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan dilaporkan pada Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat," tutup Bayu.

Apabila nanti ditemukan kelebihan pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, maka akan dikembalikan, diperhitungkan dalam tagihan berikutnya, atau diselesaikan secara hukum.

PenulisNana Triana
EditorSheila Respati
Terkini Lainnya
Perhatikan Kondisi Finansial Masyarakat, Pemerintah Subsidi Peserta BPJS Kelas 3
Perhatikan Kondisi Finansial Masyarakat, Pemerintah Subsidi Peserta BPJS Kelas 3
BPJS Kesehatan
Tingkatkan Penanganan Aduan Peserta JKN-KIS, BPJS Gandeng YLKI
Tingkatkan Penanganan Aduan Peserta JKN-KIS, BPJS Gandeng YLKI
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Minta Masukan BPKP Terkait Pedoman Verifikasi Klaim Covid-19
BPJS Kesehatan Minta Masukan BPKP Terkait Pedoman Verifikasi Klaim Covid-19
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan
BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan
BPJS Kesehatan
Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN
Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul
BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul
BPJS Kesehatan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diharapkan Capai 104 Juta jiwa
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diharapkan Capai 104 Juta jiwa
BPJS Kesehatan
Program JKN-KIS Indonesia Jadi Acuan Studi 16 Negara
Program JKN-KIS Indonesia Jadi Acuan Studi 16 Negara
BPJS Kesehatan
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
BPJS Kesehatan
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia
BPJS Kesehatan
Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon
Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan: Total Ada 291 RS Ajukan Klaim Kasus Covid-19
BPJS Kesehatan: Total Ada 291 RS Ajukan Klaim Kasus Covid-19
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan: Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Sudah Jalankan Putusan MA
BPJS Kesehatan: Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Sudah Jalankan Putusan MA
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Akan Tegur Faskes yang Pungut Biaya Rapid Test Covid-19
BPJS Kesehatan Akan Tegur Faskes yang Pungut Biaya Rapid Test Covid-19
BPJS Kesehatan
Rumah Sakit Dilarang Promosikan Rapid Test Covid-19 secara Berlebihan
Rumah Sakit Dilarang Promosikan Rapid Test Covid-19 secara Berlebihan
BPJS Kesehatan