Pentingnya Infrastruktur Jaringan Gas untuk Dukung Potensi Gas Bumi Indonesia
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman dalam pertemuan di Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi faktor krusial untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi dalam mendukung swasembada energi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar.
Namun, untuk mendistribusikan energi ini, kata dia, dibutuhkan infrastruktur jaringan gas (jargas) yang mumpuni.
“ Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian penting dalam transisi energi yang mendukung visi Indonesia Maju 2045,” ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh dalam pertemuan di Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pembangunan lebih banyak infrastruktur gas bumi agar distribusinya dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik untuk kebutuhan industri, rumah tangga, kelistrikan, maupun transportasi.
Selain itu, Saleh menekankan bahwa pengembangan infrastruktur gas bumi dan sektor usaha niaga gas memerlukan security of supply, yang akan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini.
Keberlanjutan pasokan gas akan memberikan keyakinan kepada konsumen dan mendorong pertumbuhan pasar yang lebih stabil.
Baca juga: Upbit: Derivatif Kripto Kunci Diversifikasi dan Pertumbuhan Pasar Keuangan RI
Saleh juga menyoroti perlunya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara lebih masif. Menurutnya, ini adalah salah satu solusi terbaik untuk mengurangi ketergantungan pada liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi.
Pengembangan jargas dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jargas mandiri, atau dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tak kalah penting, Saleh menekankan perlunya penghematan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang dapat dicapai dengan membangun sistem transportasi umum yang lebih nyaman dan ramah lingkungan untuk masyarakat.
Baca juga: Pangkas Emisi Karbon, Militer Sejumlah Negara Mulai Gunakan Teknologi Ramah Lingkungan
Butuh dukungan infrastruktur dan aksesibilitas
Senada dengan Saleh Abdurrahman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menekankan bahwa untuk meningkatkan produksi gas bumi, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai serta aksesibilitas yang lebih luas.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pengembangan energi terbarukan dan energi fosil, yang tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Dengan bekerja bersama-sama, saya yakin kita dapat mengoptimalkan semua sumber energi terbarukan yang ada, sekaligus menjalankan transisi energi dengan baik untuk mencapai ketahanan energi dan, pada akhirnya, kemandirian energi di masa depan,” ucap Dadan.
Baca juga: Hilir Migas Conference & Expo 2024, Dorong Kolaborasi dan Inovasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Peluang besar BPH Migas dan Kementerian ESDM
Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan bahwa gas bumi berfungsi sebagai energi perantara dalam proses transisi energi, yang awalnya bergantung pada energi fosil, menuju pemanfaatan energi terbarukan.
Ia menekankan bahwa dengan adanya peran strategis gas dalam transisi ini, terdapat peluang besar bagi BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur pipanisasi gas bumi atau jaringan gas (jargas).
“Pembangunan jaringan gas ini akan mencakup penyediaan gas untuk rumah tangga, sektor industri, serta pembangkit listrik.Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM,” imbuh Eri.
Baca juga: Tinjau Kilang Balikpapan, Bahlil Pastikan Stok BBM Selama Nataru Aman
Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut juga hadir anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Eddy Soeparno sebagai narasumber dan Widhyawan Prawiraatmadja sebagai moderator.
