Kepala BPH Migas: Hilir Migas Conference & Expo 2024 Jadi Ruang Diskusi untuk Transisi Energi Berkelanjutan

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) Erika Retnowati menjelaskan bahwa acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 bertujuan menggali ide-ide terbaru untuk mempercepat transisi energi nasional.

“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terkait peran hilir migas dalam memastikan transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024, serta BPH Migas Award Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dalam acara ini berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga (K/L), badan usaha, pakar, asosiasi, dan masyarakat, berkumpul untuk membahas kebijakan dan inovasi di sektor hilir migas.

Baca juga: Seminar Mahasiswa di Unsrat, BPH Migas Tekankan Peran Generasi Muda dalam Edukasi Hilir Migas

Sebagai informasi, Hilir Migas Conference & Expo 2024 juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra.

Selain mereka, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Anggota Dewan Energi Nasional Eri Purnomohadi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) Rudy Herianto Adi Nugroho.

Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Luncurkan Layanan Aduan Online

BPH Migas teken kerja sama dengan Kementerian KP 

DOK. Humas BPH Migas Hilir Migas Conference & Expo 2024, serta BPH Migas Award Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dalam rangkaian acara, dilakukan berbagai penandatanganan kerja sama (PKS) antara BPH Migas dengan Kementerian KP serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM.

Selain itu, diberikan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Pertamina dan PT AKR Corporindo, serta Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), K/L, pemerintah daerah (pemda), badan usaha, pakar dan pengamat, asosiasi, serta masyarakat.

Baca juga: Minta Masyarakat Selalu Ingat Toleransi Gus Dur, Cak Imin Singgung Ancaman Perpecahan

Acara dikemas dalam beberapa sesi diskusi, salah satunya adalah sesi Plenary dengan tema "Tantangan dan Terobosan Kebijakan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor Hilir Migas dalam Era Transisi Energi."

Dalam Konferensi Hilir Migas, sesi panel Bidang BBM mengangkat topik "Road Map Kebijakan BBM Ramah Lingkungan."

Sementara itu, sesi panel Bidang Gas Bumi membahas "Integrasi Pengembangan Gas Bumi dan Industri Hilirisasi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi."

Pada Jumat (13/12/2024), sesi panel Bidang BBM membahas topik "Partisipasi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan dalam Implementasi dan Pengawasan Penerbitan Surat Rekomendasi melalui Aplikasi Xstar BPH Migas."

Baca juga: Perbedaan Aplikasi Charge.IN dan PLN Mobile untuk Mobil Listrik

Indonesia masih dalam kategori negara berpenghasilan menengah

Sebagai pembuka pada panel diskusi BBM dan panel diskusi Gas Bumi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori negara berpenghasilan menengah, dengan kurang dari 21 tahun untuk melakukan transformasi menuju negara maju berpenghasilan tinggi.

Merujuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, Indonesia membutuhkan akselerasi ekonomi sebesar 6-8 persen untuk mencapai status negara maju.

Todotua juga menekankan bahwa ketersediaan bahan baku merupakan faktor kunci dalam kegiatan hilirisasi.

Baca juga: Pemerintah Sebut Hilirisasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi sedang menyusun peta jalan hilirisasi strategis yang mencakup 28 komoditas, termasuk migas.

"Sebanyak 28 komoditi ini dipilih berdasarkan cadangan terbesar yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah nikel, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi besar ini, kita percaya diri sebagai bangsa yang kuat dan serius dalam berinvestasi melalui hilirisasi," ujar Todotua.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar dalam industri petrokimia, mengingat kekayaan sumber daya alam migas yang melimpah.

Baca juga: Pilkada: Mengawal Sumber Daya Alam

"Petrokimia berperan penting dalam mengolah migas menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi," tutur Todotua.