BPH Migas Berkomitmen Dukung Pemanfaatan BBM Ramah Lingkungan

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) terus berkomitmen dalam pengembangan kilang modern serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah sulfur.

Inisiatif tersebut adalah bagian dari upaya BPH Migas untuk mendukung energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan kualitas udara.

Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan bahwa penerapan BBM bersih dan ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam transisi energi nasional, menuju kemandirian energi dan menciptakan masa depan, serta berkelanjutan.

“Selain mendorong pengembangan kilang modern, BPH Migas juga berfokus pada penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi bersih dan berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Baca juga: Hadiri Rakor Program TAKE, Bupati Bulungan Soroti Beberapa Isu Penting dalam 2 Tahun Terakhir

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, Halim mengatakan bahwa BPH Migas menyadari bahwa perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah, dengan tantangan kompleks di bidang teknis, ekonomi, dan regulasi.

Ia yakin melalui semangat kolaborasi dan inovasi, tantangan tersebut dapat diatasi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat.

“Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut,” tutur Halim.

Baca juga: Terima Stafsus Presiden, Mensos Janji Beri Dukungan terhadap Penyandang Disabilitas

DOK. Humas BPH Migas Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024). (DOK. BPH Migas)

Dalam mendukung implementasi BBM rendah sulfur, BPH Migas merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aturan ini mengatur penugasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga sedang mematangkan regulasi Peta Jalan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan yang akan menjadi acuan bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan dan pengawasan implementasi.

“Saat ini adalah periode transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak,” jelas Halim.

Baca juga: Pemerintah Janji Sediakan BBM Rendah Sulfur dengan Harga Subsidi

“Koordinasi ini mencakup spesifikasi BBM rendah sulfur, harga komersialnya, dan kompensasinya. Semua ini harus kita petakan dengan baik agar badan usaha penugasan dapat menjalankan tugas dari pemerintah dalam koridor hukum yang berlaku,” sambungnya.

Rapat koordinasi selanjutnya akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halim mengatakan bahwa stakeholder terkait akan memberikan berbagai untuk menyempurnakan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Baca juga: Bos OJK Sebut Sektor Keuangan Stabil di Tengah Tren Pelonggaran Kebijakan Moneter

Perlu persiapan matang

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menekankan bahwa penerapan BBM ramah lingkungan memerlukan persiapan yang matang sebelum dilaksanakan oleh badan usaha penugasan.

“Berdasarkan pemaparan dari badan usaha penugasan, persiapan untuk penerapan BBM rendah sulfur ini sudah cukup baik. Namun demikian, pasti akan ada tantangan terkait aspek teknis dan operasional dalam implementasinya. Di sinilah koordinasi menjadi sangat penting,” ucap pria yang akrab disapa Tiko.

Ia berharap koordinasi antara semua pihak terkait terus dilakukan agar implementasinya berjalan lancar.

Baca juga: 5,5 Juta Mobil Terdaftar QR Code Pertalite, Pertamina: Bawa Saat Melakukan Pengisian

Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop juga menyambut baik koordinasi dan masukan dari stakeholder terkait rencana implementasi BBM ramah lingkungan, termasuk BPH Migas.

“Koordinasi ini penting untuk mempersiapkan penerapan BBM rendah sulfur atau BBM bersih dan ramah lingkungan. Tujuannya agar saat implementasi, kita menjalankannya sesuai aturan yang berlaku. Dari pertemuan ini, alhamdulillah banyak masukan, dan kami merasa lebih siap melaksanakan kebijakan ini,” tuturnya.

Aris mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut secara internal dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM serta pihak lainnya.

Baca juga: Kementerian ESDM Apresiasi Upaya Agincourt Resources Jaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir anggota Komite BPH Migas lainnya, termasuk Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra.

Selain itu, hadir pula Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP serta Vice President (VP) Public Service Obligation (PSO) Management Pertamina Irto Ginting.