KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) menyatakan kesiapannya mendukung rencana pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan atau rendah sulfur di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Pertamina Patra Niaga Marketing Operation Manager (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).
"Kami siap dukung. Tentunya menunggu peraturan menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut," ujar anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/9/2024).
Yapit menambahkan, BPH Migas akan menyiapkan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan agar penyaluran BBM ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari program BBM bersubsidi atau kompensasi pemerintah.
Baca juga: Kunjungi ASDP Surabaya, BPH Migas Pastikan Penggunaan BBM Subsidi Sesuai Kebutuhan
Terkait agenda Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2024, Yapit meminta badan usaha penugasan untuk menjaga pasokan BBM dengan baik.
"Akan ada mobilitas luar biasa. Kami berharap, penghitungan prognosis sampai dengan akhir 2024 sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris yang hadir dalam kunjungan tersebut turut menyoroti komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan net zero emission (NZE) pada 2060.
Andi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, termasuk melakukan substitusi BBM ke bahan bakar nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.
Baca juga: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Distribusi BBM Subsidi, Komitmen BPH Migas untuk Masyarakat
"Substitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengurangi impor BBM dan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia," jelasnya.
Andi pun berharap, badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global serta kebijakan pemerintah yang fokus pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.
Sebagai informasi, kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan beberapa anggota Komisi VII DPR RI lain.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia juga turut hadir.