BPH Migas Monitoring Kesiapan Pembangunan Jargas Mandiri di Yogyakarta dan Sleman

KOMPAS.com – Pemerintah terus mengebut pembangunan jaringan gas bumi ( jargas) untuk rumah tangga. Salah satunya melalui pengembangan jargas mandiri oleh PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dengan target 400.000 sambungan rumah (SR) pada 2023.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan, pihaknya terus mendorong PGN memperbanyak pelanggan jargas untuk memperkuat pasarnya.

“Kami juga mendorong PGN mengembangkan investasi pembangunan jargas mandiri. Dengan pemanfaatan gas bumi, kami mendukung program pemerintah, yaitu transisi energi atau penggunaan energi bersih,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (10/3/2023).

Guna memastikan pemenuhan target pemerintah, BPH Migas melakukan monitoring kesiapan pembangunan jargas mandiri di Yogyakarta dan Sleman dengan target 12.900 SR yang direncanakan gas in bertahap mulai Juni 2023.

Baca juga: BPH Migas dan PGN Tinjau Langsung Pembangunan Jargas di Sleman

Erika menjelaskan, pemilihan wilayah jargas mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sekitar. Salah satunya adalah pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Yogyakarta dan Sleman.

Adapun pendistribusian gas dalam bentuk compressed natural gas ( CNG) berasal dari PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning Blora, Jawa Tengah (Jateng).

Pada kesempatan yang sama, General Manager PGN Sales and Operation Regional III (SOR III) Edi Armawiria mengatakan, pembangunan infrastruktur gas bumi di Yogyakarta sudah berjalan. Salah satunya adalah pemasangan pipa distribusi sepanjang kurang lebih 75,26 kilometer (km).

"Pembangunan kami dalam tujuh sektor. Di beberapa sektor sudah ada yang tersambung ke rumah-rumah warga dan siap untuk gas in," jelas  Edi.

Baca juga: Layani 640 Nelayan di Tarakan, BPH Migas Bangun SPBUN untuk Distribusi BBM Bersubsidi

Sebagai informasi, pengembangan jargas dibagi menjadi tiga skema, yaitu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  jargas mandiri (non-APBN) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target penggunaan jargas adalah sebesar 4 juta SR pada 2024.