Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi dan BBM khusus penugasan atau Pertalite untuk nelayan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (8/3/2023).KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Solar bersubsidi dan BBM khusus penugasan atau Pertalite untuk nelayan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (8/3/2023).
Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady BTP mengatakan, BPH Migas menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) (Pertalite) di Kota Tarakan.
Dia mengatakan, pihaknya mendengar respons dari masyarakat, khususnya nelayan terkait masalah solar subsidi di Kota Tarakan.
“Kami menjelaskan, BPH Migas sedang membangun stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan (SPBUN) di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Mamburungan Timur, Kota Tarakan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (9/3/2023).
Sentot mengatakan, pembangunan SPBUN bertujuan melayani nelayan maupun pembudidaya rumput laut guna mendekatkan BBM kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
Baca juga: BPH Migas Sebut Implementasi Kode QR MyPertamina Tekan Jumlah Kasus Penimbunan Solar
Pembangunan SPBUN diperkirakan akan selesai dalam waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
Sentot menyebutkan, SPBUN tersebut nantinya akan melayani lebih dari 640 nelayan dan pembudidaya yang ada saat ini.
“Sementara paralel SPBUN tersebut dibangun untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nelayan, disiapkan pula bangunan sementara untuk melayani kebutuhan BBM nelayan di lokasi tersebut,” katanya.
Dia juga mengatakan, dalam upaya mendekatkan nelayan dan pembudidaya dengan BBM, pelayanan terkait surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bisa dilakukan secara digital.
Pengurusan surat tersebut akan melibatkan Dinas Perekonomian Kota Tarakan serta jajaran perangkat daerah, seperti camat, lurah, hingga rukun tetangga (RT).
Baca juga: Kerja Sama dengan BIN, BPH Migas Berharap Bisa Dapat Informasi soal Penyalahgunaan BBM
“BPH Migas juga melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara, Kantor Kesyahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP), serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga untuk ditingkatkan," jelasnya.
Sentot pun berharap masyarakat dapat menggunakan BBM dengan efisien dan sesuai kebutuhan.
“Selain itu, peningkatan sinergi antara BPH Migas dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui penggunaan mekanisme digital diharapkan dapat membuat penerima BBM subsidi lebih tepat sasaran”, tutur Sentot.
Adapun kunjungan lapangan BPH Migas diterima Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perekonomian Kota Tarakan, jajaran perangkat daerah lainnya, serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga.
Baca juga: Ramai soal Beli BBM Dilarang Pindah-pindah SPBU, Ini Penjelasan Pertamina dan BPH Migas
