Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi Melalui Pipa, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati berharap dua hal dari kerja sama pihaknya dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN).
Pertama, kata dia, BIN diharapkan dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi melalui pipa.
“Kedua, BIN diharapkan dapat memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan pelatihan teknis intelijen,” ujar Erika dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/2/2023).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi Melalui Pipa, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Baca juga: Tanda Tanya Konversi Mobil dari BBM ke Gas Apakah Masih Relevan
Kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi, terutama BBM dan gas bumi secara adil, merata, serta tepat sasaran.
Erika menjelaskan bahwa PKS merupakan acuan pelaksanaan kerja sama antara BPH Migas dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN untuk mencapai beberapa hal.
"Pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan pengawasan dan pengamanan preventif atas penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa," imbuhnya.
Kedua, lanjut Erika, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa.
Ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa yang dilakukan oleh badan usaha atau pihak lain.
Baca juga: Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gede Made Kartikajaya mengatakan bahwa PKS tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga pemerataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
“Dengan adanya PKS ini, kami bisa bertukar informasi strategis untuk pencegahan distribusi BBM atau gas dalam pipa yang tidak sesuai. (Kerja sama) ini (adalah) kolaborasi BPH Migas dan BIN untuk menjaga ketersediaan energi tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai informasi, agenda PKS tersebut juga dihadiri Komite BPH Migas, yaitu Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, Harya Adityawarman, dan Eman Salman. Kemudian, hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjutak, beserta jajaran BIN.
