Mantan Kepala Staf TNI AL Beri Wejangan kepada BPH Migas

KOMPAS.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2012 hingga 2015 Laksamana TNI (Purn) Marsetio memberikan wejangan kepadapegawai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Ia menjelaskan seputar lima pilar utama konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia saat menjadi pembicara dalam Achievement Motivation ke-24 untuk pegawai BPH Migas di Ruang Sarulla Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

“Lima pilar poros maritim dunia yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, kedua menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama,” ujar Marsetio dalam keterangan tertulis (18/12/2019).

Ketiga, lanjut Guru Besar Universitas Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan ini, yaitu memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim.

“Keempat, menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik,” imbuh dia.

Baca juga: Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia

Dia menjelaskan potensi konflik tersebut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

“ Pilar kelima adalah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” lanjut Marsetio.

Menurut dia, kejayaan Indonesia sebagai negara maritim sangat ditentukan oleh konsep kesatuan seluruh komponen kekuatan nasional dalam mengeksplorasi sumber daya nasional.

Motivasi para pegawai BPH Migas

Acara tersebut digelar untuk meningkatkan motivasi pegawai BPH Migas dengan tema Mencari Pemimpin Nusantara.

“Pemimpin Indonesia memiliki totalitas memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan,” kata Marsetio.

Baca juga: Simak 10 Prinsip Jadi Pemimpin Hebat Ala CEO Walt Disney

Ia melanjutkan, pemimpin juga harus memiliki tekad kuat mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945.

“Karakter berikutnya adalah pemimpin yang selalu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai negarawan dengan fokus pada aspek maritim,” lanjut mantanKepala Staf TNI Angkatan Laut itu.

Marsetio juga menyampaikan konsep kepemimpinan militer menurut Jenderal Besar Soedirman, yaitu orang yang ingin memberi perintah harus terlebih dahulu diperintah.

“Jenderal Besar Soedirman memberikan contoh sebagai teladan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan menanggung risiko,” ujar dia.

Pemimpin menurut dia harus memberi teladan dan dekat dengan anak buah, serta berjuang bersama dan di tengah mereka.

Apresiasi dari Kepala BPH Migas

Sementara itu, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengapresiasi Marsetio yang berkenan hadir memberi motivasi kepada seluruh pejabat dan pegawai BPH Migas.

Baca juga: Pertamina Minta BPH Migas Atur Tata Cara Penjualan BBM di SPBU

“Kami berharap apa yang disampaikan Laksamana TNI (Purn) Marsetio dapat dijadikan motivasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara, sesuai tugas dan fungsi BPH Migas,” kata Fanshurullah.

Fungsi tersebut, imbuh dia, yaitu mengatur dan mengawasi agar ketersediaan dan distribusi BBM serta gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI.

“Serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri,” jelas Ifan, panggilan akrab M Fanshurullah Asa.

Ia juga menyambut baik ide Marsetio untuk menjaga sinergi BPH Migas dengan Universitas Pertahanan melalui program beasiswa S2 dan S3 di bidang Energi untuk pegawai BPH Migas.

“Dan juga ide memanfaatkan kapal-kapal tanker milik TNI untuk mengangkut BBM satu harga dan juga BBM keekonomian (Jenis BBM Umum) di kawasan 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan)” imbuh Ifan.

Baca juga: BPH Migas Gandeng Pemda dan Polda Awasi Distribusi BBM

Di acara yang sama, Ifan juga meraih penghargaan Wibawa Seroja Nugraha sebagai peserta terbaik dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan 44 (PPRA XLIV) tahun 2010.