Pertamina Minta BPH Migas Atur Tata Cara Penjualan BBM di SPBU

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Rabu, 18 Desember 2019
Rapat pengendalian solar subsidi dan premium penugasan 2019.DOK. Humas BPH Migas Rapat pengendalian solar subsidi dan premium penugasan 2019.

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengeluarkan aturan terkait besaran batas pembelian BBM subsidi dan penugasan.

Aturan tersebut diperlukan guna menerapkan sistem pembatasan penjualan per pengguna kendaraan di semua SPBU.

Namun, untuk menerapkan pembatasan penjualan per kendaraan, target pemasangan 23.580 instalasi Electronic Data Capture (EDC) harus selesai terlebih dahulu.

Menurut Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina, Mas’ud Khamid, selain penyelesaian pemasangan EDC, diperlukan juga perubahan kultur dari tata cara mengisi BBM.

Baca juga: BPH Migas Tetapkan Kuota BBM Subsidi dan Khusus Tahun 2020, Ini Besarannya

“Sebelum mengisi BBM, masyarakat harus membayar dulu agar profilnya dapat teridentifikasi EDC,” kata Mas’ud dalam keterangan tertulisnya (18/12/2019).

Ia melanjutkan, pembelian BBM juga disarankan cashless atau nontunai agar dapat dibatasi konsumsinya.

Pertamina pun meminta BPH Migas mengeluarkan surat edaran terkait tata cara penjualan BBM di SPBU. Menanggapi hal itu, BPH Migas meminta Pertamina menyampaikan surat terlebih dahulu.

Digitalisasi nozzle

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meminta Menteri BUMN menginstruksikan PT Pertamina mencatat penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozel.

Permintaan tersebut dituangkan melalui Surat Menteri ESDM Nomor 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Digitalisasi nozel merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi (minyak solar) dan BBM penugasan (premium).

Baca juga: BPH Migas Gandeng Pemda dan Polda Awasi Distribusi BBM

Program tersebut dilakukan dengan memasang perangkat digitalisasi di 5.518 SPBU seluruh Indonesia.

BPH Migas pun meminta Pertamina menyiapkan teknologi informasi terpadu untuk merekam data konsumen dan volume penyaluran secara online. Tujuannya agar data dapat diterima dan diakses BPH Migas.

“Kami minta data digitalisasi SPBU dapat diakses BPH Migas melalui integrasi system-to-system dengan database di BPH Migas,” kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa.

Pemantauan digitalisasi nozzle

Guna memantau perkembangan digitalisasi nozel SPBU, telah dilakukan rapat di Kantor BPH Migas, Senin (16/12/19) yang dipimpin M Fanshurullah Asa dan dihadiri Mas’ud Khamid.

Dalam rapat tersebut, Mas’ud mengatakan, terdapat 2.378 SPBU yang sudah live dan dapat dimanfaatkan datanya.

BPH Migas mengapresiasi Pertamina atas capaian itu. Untuk SPBU yang belum terdigitalisasi, Pertamina dan PT Telkom selaku pelaksana proyek berkomitmen menyelesaikannya pada Juni 2020.

Baca juga: BPH Migas Minta Digitalisasi Nozel Dilengkapi Identifikasi Konsumen

Sebagai tindak lanjut rapat, Pertamina juga akan segera menyampaikan akses data digitalisasi SPBU kepada BPH Migas.

Nantinya, akan dibentuk tim koordinasi teknis antara BPH Migas, Pertamina dan PT Telkom.

Hadir pula beberapa tokoh dalam rapat tersebut, VP Fuel Sales Pertamina, Pramono S, Direktur Enterprise and Business Services PT Telkom, Bogi Witjaksono, Komite BPH Migas, M Lobo Balia, dan Direktur BBM BPH Migas, Patuan Alfon S.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorAnggara Wikan Prasetya
Terkini Lainnya
Kuota BBM Bersubsidi Ditambah, Pertalite Jadi 29,91 Juta KL dan Solar 17,83 Juta KL
Kuota BBM Bersubsidi Ditambah, Pertalite Jadi 29,91 Juta KL dan Solar 17,83 Juta KL
BPH Migas
Anggota Komite BPH Migas Serukan Urgensi Pencarian Produk Pengganti LPG
Anggota Komite BPH Migas Serukan Urgensi Pencarian Produk Pengganti LPG
BPH Migas
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran
BPH Migas
Raih Penghargaan AEA 2022, BPH Migas Upayakan Kelola Gedung Berbasis Manajemen Energi
Raih Penghargaan AEA 2022, BPH Migas Upayakan Kelola Gedung Berbasis Manajemen Energi
BPH Migas
Resmi, Jaringan Gas di Kota Probolinggo Telah Beroperasi
Resmi, Jaringan Gas di Kota Probolinggo Telah Beroperasi
BPH Migas
BPH Migas dan SKK Migas Sebut Optimalisasi Gas Bumi di Jatim dan Jateng Butuh Dukungan Pemda
BPH Migas dan SKK Migas Sebut Optimalisasi Gas Bumi di Jatim dan Jateng Butuh Dukungan Pemda
BPH Migas
Lewat Gas Expo 2022, BPH Migas dan SKK Migas Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional
Lewat Gas Expo 2022, BPH Migas dan SKK Migas Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional
BPH Migas
Begini Cara BPH Migas Minimalisasi Penyalahgunaan BBM Subsidi
Begini Cara BPH Migas Minimalisasi Penyalahgunaan BBM Subsidi
BPH Migas
Aturan BBM Direvisi, Mobil Mewah Dipastikan Tak Dapat BBM Subsidi
Aturan BBM Direvisi, Mobil Mewah Dipastikan Tak Dapat BBM Subsidi
BPH Migas
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi
BPH Migas
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung
BPH Migas
Selain BBM Satu Harga, Berikut Capaian BPH Migas Pada 2019
Selain BBM Satu Harga, Berikut Capaian BPH Migas Pada 2019
BPH Migas
Dukung Arahan Jokowi, BPH Migas Siap Turunkan Harga Gas untuk Industri
Dukung Arahan Jokowi, BPH Migas Siap Turunkan Harga Gas untuk Industri
BPH Migas
Kepala BPH Migas Usulkan Pemasangan GPS pada Rail Tank Wagon
Kepala BPH Migas Usulkan Pemasangan GPS pada Rail Tank Wagon
BPH Migas
BPH Migas Serahkan SK Penugasan serta Kuota BBM Subsidi dan Khusus Tahun 2020
BPH Migas Serahkan SK Penugasan serta Kuota BBM Subsidi dan Khusus Tahun 2020
BPH Migas