Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

KOMPAS.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendanai berbagai macam riset terkait kelapa sawit. Riset-riset ini diyakini mampu memberikan solusi dalam memecahkan masalah (problem solving) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit nasional saat ini.

Terkait riset tersebut, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyebut empat permasalahan yang bisa dipecahkan, di antaranya peningkatan produktivitas dan efisiensi serta peningkatan aspek keberlanjutan (sustainability).

“Kemudian, kepedulian (awareness) terhadap lingkungan dan isu-isu global, serta mendorong penemuan atau inovasi produk pasar baru,” ujar Eddy usai melakukan penandatanganan kerja sama pendanaan Grand Riset Sawit Tahun 2023 dengan puluhan kampus serta lembaga penelitian dan pengembangan (litbang).

Dalam sambutannya, Eddy memaparkan mengenai topik-topik penelitian yang didanai BPDPKS. Salah satunya pengembangan material baru berbasis sawit dan biomassanya dengan menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti asam akrilat, biodiesel maju, material vaksin, dan lainnya.

Baca juga: Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

“Dari sisi hulu, dikembangkan juga dari bidang pemuliaan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan bibit unggul peningkatan produktivitas dan pengembangan produk pangan serta pakan bernutrisi tinggi berbasis kelapa sawit,” ucap Eddy dalam keterangan persnya, Jumat (31/5/2024).

Lebih lanjut, ia mengatakan, kajian sosial ekonomi juga dikembangkan melalui studi di lingkungan perkebunan. Pekerja di industri kelapa sawit dan kajian sertifikasi juga dikembangkan guna mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan serta mendukung circular economy.

Eddy berharap, BPDPKS dapat terus memberikan kontribusi maksimal untuk mendukung program-program yang diamanatkan agar bisa memberikan hasil penelitian yang sedang dan akan dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat.

“Khususnya oleh industri kelapa sawit, pemerintah, dan masyarakat, (sehingga) dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan industri kelapa sawit dan produk-produk turunannya serta untuk pengambilan kebijakan guna keberlanjutan industri sawit yang lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: Pembayaran Utang Rafaksi Minyak Goreng Tinggal Menunggu BPDPKS

Tidak hanya itu, kata dia, pembiayaan riset oleh BPDPKS juga untuk mendukung upaya komersialisasi dalam meningkatkan nilai tingkat kesiapan teknologi (TKT) dari penelitian-penelitian terdahulu.

“Salah satu contohnya, kerja sama yang digalang BPDPKS dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII) sejak 2021 dengan menghasilkan 19 invensi yang potensial untuk ditindaklanjuti secara mendalam,” ucap Eddy.

“Termasuk teknologi readiness level (TRL)-nya yang telah menghasilkan tujuh letter of intent atau surat minat dari industri maupun investor, yakni biosilika, furfural, lemak kalsium, mesin grading tandan buah segar (TBS), foaming agent, bioplastic, dan emulsifier mono-diasilgliserol (MDAG),” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) BPDPKS Helmi Muhansyah mengajak para pengusaha yang berhimpun dalam Himpunan Pengusaha Kahim (Hipka) untuk turut memanfaatkan hasil riset BPDPKS yang siap dan potensial dikomersialisasikan produknya di skala usaha kecil dan menengah (UMKM). Kahmi sendiri adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Baca juga: BPDPKS Terima Award Kemitraan UKMK dan Petani Sawit Milenial dari Aspekpir

Tawaran tersebut disambut positif oleh Ketua Umum Hipka Kamrussamad. Ia menyampaikan, aspirasi kewirausahaan yang dipegang oleh Hipka dapat dijadikan sebagai bentuk kolaborasi antarpengusaha dan mendapatkan dukungan pemerintah.

Helmi mengungkapkan, salah satu hasil riset yang didanai BPDPKS adalah minyak makan merah (M3). Produk ini berpotensi untuk dikomersialisasikan.

Menurutnya, M3 mengandung berbagai nutrisi penting, seperti vitamin A, vitamin E, dan beta karoten yang masih tinggi. Selain itu, M3 juga relevan dengan kebijakan jangka pendek dalam menekan angka stunting yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Oleh sebab itu, BPDPKS siap memberikan dukungan agar M3 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas termasuk pemanfaatannya untuk peluang pengembangan usaha bagi UKMK,” ujar Helmi.

Baca juga: Ini Alasan BPDPKS Belum Bayarkan Utang Minyak Goreng ke Pengusaha

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa M3 memiliki tantangan tersendiri, utamanya terkait pemahaman masyarakat.